Wacana Pembubaran DPD Dinilai Kritik Positif
- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Usulan pembubaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjadi salah satu rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal tersebut justru dinilai Ketua Komite II DPD, Parlindungan Purba sebagai kritik positif untuk menguatkan DPD.
"Kan pernyataan Beliau (Ketum PKB), kalau tidak diperkuat, ya DPD dibubarkan gitu. Kan ini maksudnya meminta supaya DPD diperkuat. Ini suatu pemikiran yang baik," kata Parlindungan kepada VIVA.co.id, Senin, 15 Februari 2016.
Menurut dia, keberadaan DPD penting untuk memperjuangkan kesejahteraan daerah. Menurut Anggota DPD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara ini, para anggota DPD selalu aktif mengecek perkembangan pembangunan di daerahnya masing-masing secara berkala.
"Kalau saya ya, saya tiap Jumat atau Sabtu ke Medan. Nanti Minggu malamnya ke Jakarta untuk melaporkan hasilnya ke sidang-sidang. Dan saya pikir banyak anggota DPD begitu," katanya menambahkan.
Hasil pengawasan DPD di daerah selain disampaikan ke DPR juga disampaikan ke menteri-menteri terkait. Oleh sebab itu, menteri selalu diundang dalam sidang-sidang DPD.
"Contoh, setelah sidang dengan (menteri) PU minggu kemarin, ada kesepakatan, DPD akan dimintakan untuk mengawasi pembangunan di daerah-daerah dan kami akan ikut rakor dengan pemerintah."
Lebih jauh, rekomendasi DPD menurutnya sudah banyak yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Namun pelaksanaan rekomendasi memang kerap tidak maksimal karena keterbatasan anggaran.
(mus)
Kebijakan Penahanan Dana Reses DPD akan Terus Berlanjut
Anggota yang tak akui kepemimpinan Oso, dana resesnya tak dicairkan.
