Cara SBY Atasi Masalah Buruh Saat Jadi Presiden
- VIVAnews/Daru Waskita
VIVA.co.id - Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, tidak menyangkal pernah mengalami persoalan perburuhan selama memimpin Indonesia. Secara khusus, SBY mencatat pada 2008-2009, terjadi krisis global, yang juga berdampak ke dalam negeri.
Saat itu, pertumbuhan ekonomi menurun, ada kenaikan harga minyak membuat harga naik, inflasi. Situasi tersebut otomatis menimbulkan permasalahan keamanan pekerja, dari PHK sampai pengangguran baru.
Namun, SBY mengaku memiliki solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Ia lantas mengeluarkan kebijakan dengan melakukan stimulasi pertumbuhan dari APBN.
"Harga naik, pemerintah membantu yang miskin. BLT (Bantuan Langsung Tunai), sehingga mereka bisa bernafas. Sulit, tapi bisa membeli," kata SBY, dikutip VIVA.co.id dari rekaman dialognya di Youtube, Jumat, 12 Februari 2016.
SBY saat itu juga mengintensifkan berkomunikasi dengan dunia usaha atau pemimpin perusahaan. Ia mengingat, bermalam-malam, pembicaraan dan negosiasi pernah dilakukan di kediamannya di Cikeas, Bogor.
"Anda jangan terlalu mudah PHK buruh kita. Itu keinginan pemerintah," kata SBY menceritakan.
Para pengusaha itu pun lantas menjawab pernyataan dari SBY. "Pak Presiden bisa (tidak PHK), tapi tolong bantu kami, berikan kami insentif," kata mereka.
SBY pun lantas berpikir, bantuan seperti apa yang tepat untuk para pengusaha itu? Akhirnya, keluarlah kebijakan fiskal, misalnya keringanan di bidang pajak, baik ekspor maupun impor.
"Apapun dilakukan pemrintah, yang penting agar PHK besar-besaran tidak jadi dilakukan," imbuh SBY.
Dampak yang terjadi dalam jangka pendek atas kebijakan itu adalah, kondisi fiskal tidak terganggu, penerimaan negara pun tidak ada masalah.
"Jangan sampai PHK besar-besaran, daya beli menurun. Take and give, pemerintah dan pengusaha, jangan sampai mereka bangkrut. Tripartit, pemerintah, serikat pekerja dan dunia usaha atau pemimpin usaha, sangat penting dalam menghadapi krisis," tuturnya. (one)