PPP Dukung Arus Pemekaran Daerah
- tvOne
VIVA.co.id – Komisi II menerima sejumlah permintaan pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Hal tersebut menurut Anggota Komisi II, Amirul Tamim, wajar dan beralasan.
"Sekarang ramai lagi pemekaran daerah karena memang faktanya di daerah itu kelihatan roda pembangunan dan pelayanan publik terasa tertinggal dari daerah induknya," kata Amirul kepada VIVA.co.id, Jumat 12 Februari 2016.
Amirul mengatakan, para tokoh masyarakat di daerah kemudian melihat contoh adanya DOB yang berhasil. Hal tersebut kemudian memicu mereka untuk merencanakan pemekaran.
"Oleh sebab itu beberapa darah yang merasa diri, daerahnya mempunyai kemampuan baik dari sisi kewilayahan, dari sisi potensi sumber daya alam, ekonomi dan merasa punya satu kesatuan budaya, mereka bersepakat bersama-sama mengajukan daerah otonom," katanya lagi.
Atas dasar itu, maka politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan mendukung pembentukan berbagai daerah otonomi baru. Menurut dia, pemekaran daerah tak lain memang sebagai upaya pemerataan pembangunan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Indonesia ini luas, untuk pemerataan pembangunan tidak cukup dengan anggaran. Harus ada pelayanan yang merata. Ini bisa dilakukan dengan pemekaran daerah," lanjutnya.
Meski mendukung pemekaran daerah, mantan Walikota Baubau ini mengingatakan agar upaya pemekaran tetap mengikuti undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Harus disiapkan dulu menjadi daerah administratif selama 3 tahun sebagai persiapan. Gunakan parameter dan aturan yang jelas sehingga tidak direkayasa. Saya mendukung pembentukan DOB untuk pemerataan pembangunan," tegasnya.
Sementara sebelumnya, Anggota Komisi II dari Fraksi Partai NasDem, Tamanuri mengatakan bahwa pemekaran daerah akan diprioritaskan bagi wilayah timur Indonesia. Pasalnya sejak arus DOB dibuka pada tahun 1999, 51 persen DOB kata dia, tercatat gagal mensejahterakan rakyat.
"Target kami yang diprioritaskan dimekarkan adalah daerah perbatasan di timur Indonesia itu," kata Tamanuri pada Kamis 11 Februari 2016.
Lebih dari 300 Daerah Usul Pemekaran, Jokowi: Tidak Ada DOB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa lebih dari 300 kabupaten atau kota mengajukan pemekaran daerah otonom baru (DOB). Namun, tegas Jokowi, tidak ada pemekar
