Ketua MPR RI Tegaskan Pentingnya Haluan Negara
VIVA.co.id – Pentingnya haluan negara dalam pembangunan yang menjadi poin penting dalam rapat kordinasi MPR RI pada Sabtu lalu, kembali ditegaskan oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Bali, Minggu 31 Januari 2016.
Menurutnya, pengaturan sistem pembangunan nasional tidak efektif jika hanya berdasarkan undang-undang. Sistem pembangunan akan lebih kuat jika ada dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945).
"Sistem pembangunan akan lebih berwibawa jika itu ada dalam UUD. Karena, UU bisa berubah setiap saat," ujarnya.
Sistem pembangunan dengan haluan juga akan lebih menyelaraskan kebijakan antara Pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, tidak ada lagi program yang berjalan sendiri-sendiri tambah Ketua MPR RI.
"Jika tidak ada haluan, bupati punya program sendiri, gubernur nanti sendiri. Apalagi, masa pemerintahan presiden dengan kepala daerah berbeda. Programnya juga bisa beda. Karena itu perlu haluan negara," jelasnya.
Dukungan Parpol
Sistem pembangunan nasional yang berhaluan memang bukan menjadi satu-satunya wacana dalam rencana amademen UUD 1945. Karena, wawasan kebangsaan punya spektrum yang luas dan komprehensif sehingga butuh kajian yang mendalam lagi.
Makanya, rencana amandemen UUD 1945 sangat butuh keputusan politik dan dukungan. Ketua MPR RI pun sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan sejumlah partai politik untuk amandemen UUD 1945.
"PDIP setuju, Golkar, Nasdem juga. Kalau PAN kan otomatis. Saya kira, kenapa tidak amandemen direalisasikan," ujarnya.
Pakar: Yang Wacanakan Penundaan Pemilu Mungkin Tak Baca UUD 1945
Pakar hukum tata negara pada Undana Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengemukakan bahwa tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan pemilu serentak 2024.
