Jika Amnesti Din Minimi Gagal, Pemerintah Dianggap Tipu-Tipu
- VIVA.co.id\Purna Karyanto
VIVA.co.id - Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso sukses membujuk mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka yang masih angkat senjata, Din Minimi, berdamai. Dalam negosiasinya, Sutiyoso pun menjanjikan amnesti untuk Din.
Namun, upaya itu tak berjalan mulus. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti tidak sependapat. Badrodin menilai Din merupakan kelompok kriminal yang harus menjalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak tiba-tiba mendapatkan amnesti.
Ketua Komisi I sekaligus Ketua Tim Pengawas Intelijen Negara Mahfudz Siddiq mengungkapkan kekhawatirannya bila upaya amnesti tersebut gagal. Indikasi ke arah sana pun terlihat dengan tidak adanya langkah resmi Presiden Jokowi ke DPR.
"Jadi dengan asumsi ini kebijakan pemerintah, kalau sampai Presiden tidak menyampaikan surat pemberian pertimbangan amnesti oleh DPR, ini ada persoalan yang lebih serius," kata Mahfudz saat berbincang dengan VIVA.co.id, akhir pekan lalu.
Lebih buruk, kegagalan akan membuat citra pemerintah jatuh. Din dan kelompoknya tentu saja merasa dikhianati dan menjadi tidak percaya dengan pemerintah pusat.
"Nanti Din Minimi merasa 'Ah tepu-tepu itu pemerintah. Orang Jawa tepu kita lagi.' Ya kan? Itu kan begitu. Pemerintah tipu," kata Mahfudz yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Mahfudz menuturkan, bagi kelompok separatis, pemerintah pusat identik dengan orang Jawa. Anggapan negatif yang muncul di antara mereka kemudian adalah orang Jawa suka menipu.
"Udah gitu namanya (Kepala BIN) Sutiyoso lagi kan. Presidennnya Joko Widodo. Soal dia (Din Minimi) mau balik ke hutan ya senjatanya dipegang sama negara," imbuhnya.
Tapi, Mahfudz mempersoalkan reaksi dari kelompok lain seperti Organisasi Papua Merdeka. Mereka tentu saja akan melihat cerita antara kelompok Din Minimi dengan pemerintah tersebut.
"Kita orang jangan kena tipu lagi ya. Seperti itu Din Minimi," kata Mahfudz coba memperkirakan respons dari OPM.
Jika itu yang terjadi, lanjut Mahfudz, dampak buruk untuk Indonesia. Langkah-langkah serupa baik negosiasi aau dialog di masa mendatang tidak akan ditanggapi dan mendapat kepercayaan.
"Matilah kita kan. Ya kan. 'Jangan kita orang bernegosiasi dengan pemerintah Jakarta, kena tipu kita orang.' Mati nggak?" ungkap Mahfudz yang masih mencoba menirukan reaksi OPM.
Tak berhenti di sana. Dunia pun turut menyaksikan. Menurut Mahfudz, mereka akan mempertanyakan langkah pemerintah Indonesia tersebut.
"Pemerintah Indonesia gimana, kok ternyata mereka melakukan suatu operasi intelijen tapi tidak satu menyeluruh," jelasnya.
Dengan kondisi demikian, Mahfudz menambahkan bahwa Menlu, dan para Dubes akan kebingungan dan gagap saat ditanya mengenai persoalan itu oleh dunia internasional. Karena, kasus tersebut memang sudah diekspos, bukan hanya media nasional.
"Kalau DPR yang teriak tidak setuju itu persoalan lain, ini kan lain kamar. Ini kan satu kamar," tutur Mahfudz.
