Poros Penyelamat PPP Mengadu ke Menkopolhukam
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA.co.id - Mengetahui para senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menemui Menteri Kondinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), poros penyelamat partai Kabah tak mau kalah. Mereka yang berjumlah 14 orang itu ikut mendatangi Luhut Binsar Panjaitan di kantornya, Jalan Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (29/1) petang. Mereka ingin beri masukan dan bukti-bukti berupa dokumen terhadap hal-hal yang bersifat legalitas daan hukum.
"Pertama tujuan kami datang kesini adalah, memberikan masukan terhadap hal-hal yang bersifat legalitas atau hukum. Selama ini kan ada bias informasi yang didapatkan Menkopulhukam, oleh karena itu kami datang dengan tim adhoc, dalam rangka menjadikan informasi tidak bias," ujar Habil Marati, koordinator Poros Penyelamat PPP kepada wartawan usai menemui Menko Polhukam di Jalan Merdeka Barat, Jumat 29 Januari 2016.
Alhasil dari pertemuan yang terjadi tadi dan pertemuan sebelumnya Meko Polhukam dengan para senior PPP, sambung Wakil Ketua Umum (Waketum) Muktamar Jakarta itu, didapatkan informasi seimbang. Apa yang disampaikan senior-senior itu, tidak didukung dengan fakta-fakta hukum yang ada.
"Tadi kita sampaikan fakta itu dan solusinya. Solusinya bahwa mukhtamar islah tidak ada. Yang ada islah, dengan menggunakankan legal standingnya hasil Mukhtamar Jakarta serta diperkuat dengan keputusan MA Nomor 601," jelas Habil.
Dia juga mengaku, Menko Polhukam menerima kedatangan mereka dengan sangat baik. Semua informasi yang Poros Penyelamat PPP kepada Luhut Binsar Panjaitan langsung dipahami.
"Pak Luhut juga nerjanji akan diberikan keputusan segera," kata Habil.
Namun, lanjutnya, Luhut Binsar Panjaitan sempat kaget dengan kedatangan rombongan yang berjumlah 14 ini. Oleh karena itu, Menko Polhukam langsung menghubungi Djan Faridz untuk memberikan masukan bila solusinya adalah islah.
"Menurut Pak Luhut islah boleh, mukhtamar no. Mukhtamar islah no. Rujukannya Mukhtamar Jakarta. Kocok ulang hanya formatur Jakarta kemudian diperluas menjadi formatur bersama-sama yang terdiri dari Muktamar Jakarta, Surabaya dan Bandung. Jumlahnya 11 orang. Metodologi kita untuk menghindari mukhtamar islah," papar Habil.
(ren)
