Tak Tepat KPK Jadi Lembaga Tunggal Pemberantas Korupsi
Jumat, 29 Januari 2016 - 18:59 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai belum tepat jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadikan sebagai lembaga pemberantasan korupsi satu-satunya. Sebab, korupsi di Indonesia masih terlalu luas dengan wilayah geografis saat ini.
"Bukan pemerintah yang punya ide itu. Kalau tidak salah, ada pengamat itu," kata Wapres di kantornya, Jakarta, Jumat 29 Januari 2016.
Hal tersebut disampaikannya, terkait adanya wacana KPK bisa dijadikan lembaga pemberantasan korupsi tunggal, agar lebih fokus menangani kasus kejahatan luar biasa itu. Lebih jauh, hal tersebut juga dinilai bisa menjadi solusi masalah sinergitas selama ini.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Bukan pemerintah yang punya ide itu. Kalau tidak salah, ada pengamat itu," kata Wapres di kantornya, Jakarta, Jumat 29 Januari 2016.
Baca Juga :
Kritik Keras Megawati ke KPK yang Tidak Mampu Usut Korupsi Triliunan, Ungkit Awal Dibentuk
Hal tersebut disampaikannya, terkait adanya wacana KPK bisa dijadikan lembaga pemberantasan korupsi tunggal, agar lebih fokus menangani kasus kejahatan luar biasa itu. Lebih jauh, hal tersebut juga dinilai bisa menjadi solusi masalah sinergitas selama ini.
Wapres melanjutkan, Indonesia merupakan negeri yang luas dengan penduduk sekitar 260 juta. Padahal, KPK saat ini masih hanya berada di Jakarta, dan diragukan bakal bisa menangani kasus di seluruh Indonesia.
"Karena itu, ada Kepolisian dan Kejaksaan yang menangani. Seperti konsep awalnya, KPK menangani tindakan korupsi yang besar dan luar biasa dan mempunyai efek besar," tambahnya.
KPK, bahkan difokuskan menangani korupsi yang nilainya relatif besar seperti di atas Rp1 miliar. Juga, keberadaan KPK pernah direncanakan semacam lembaga ad hoc. Pada saat korupsi minim, lembaga ini tak mustahil tidak lagi diperlukan.
Â
"Malah sebenarnya, pikiran awalnya KPK itu ad hoc hanya sementara selama korupsi tinggi, itu ada KPK. Tetapi, kalau sudah lebih stabil negeri ini dari korupsi dan menurun, maka kembali normal, yaitu polisi dan kejaksaan," ujar Wapres. (asp)
Halaman Selanjutnya
Wapres melanjutkan, Indonesia merupakan negeri yang luas dengan penduduk sekitar 260 juta. Padahal, KPK saat ini masih hanya berada di Jakarta, dan diragukan bakal bisa menangani kasus di seluruh Indonesia.
