DPR Ingin Bakamla Jadi 'KPK' di Laut

Bakamla Selamatkan Kapal Alorinda yang Sempat Dikabarkan Hilang
Sumber :
  • Humas dan Protokol Bakamla RI
VIVA.co.id
- Wilayah laut Indonesia masih rawan berbagai aksi kejahatan. Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai salah satu pemegang otoritas keamanan di wilayah perairan, masih terbatas kemampuannya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rai, mengatakan Komisinya menginginkan Bakamla mempunyai otoritas lebih dalam penegakan hukum di perairan Indonesia.

"Kita ingin Bakamla jadi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dilaut, penegak hukum di laut," kata Hanafi di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis, 28 Januari 2016.

Hanafi menjelaskan hal ini berdasarkan fungsi Bakamla yang terkait dengan kepentingan 14 lembaga, diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Intelijen, Bea Cukai, kelautan serta perikanan.
Menteri Susi Kembali Bekukan 203 Kapal Asing

"Karena menyangkut kepentingan yang luas Bakamla memerlukan payung hukum yang jelas. Ini agar Bakamla bisa berwibawa dengan legalitas yang jelas," ungkap Hanafi.
Susi: Saya Tak Pantas Jadi Menteri

Politisi PAN ini menambahkan komisinya sedang membahas mengenai rencana pembuatan undang-undang tersebut. 
Unik, Alat ini Dapat Menguras dan Membersihkan Laut

"Perlu ada rumusan soal legislasi yang khusus mengatur keamanan laut. Hal ini agar Bakamla punya dukungan anggaran dan melaksanakan keinginan Presiden agar Indonesia menjadi poros maritim dunia," kata dia. (ren)
Kepala Bakamla RI, Ari Soedewo, (tengah) saat inspeksi kesiapan armada di SPKKL Bakamla RI di Manembo Nembo beberapa waktu lalu.

Bakamla Pastikan Armada Wilayah Tengah Optimal Amankan Laut

Kepala Bakamla inspeksi alutsista di Manembo Nembo

img_title
VIVA.co.id
4 Agustus 2016