Pimpinan MPR RI Hadiri Pengukuhan Pengurus HKTI
VIVA.co.id – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan para Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, E.E Mangindaan dan Oesman Sapta menghadiri acara pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) masa bakti 2015-2020, di gedung Balai Kartini, Jakarta, Kamis 28 Januari 2016.
Hadir dalam acara tersebut Ketua DPD RI Irman Gusman, Menteri Koperasi dan perwakilan Kementerian Pertanian serta beberapa tokoh nasional dan DPD HKTI seluruh Indonesia.
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin yang juga adalah Ketua Umum HKTI terpilih periode 2015-2020 didaulat mengukuhkan seluruh pengurus DPN HKTI.
Dalam pengukuhan tersebut ditetapkan juga Oesman Sapta sebagai Ketua Dewan Pertimbangan dan E.E Mangindaan sebagai salah satu pembina HKTI.
Dalam sambutannya usai mengukuhkan pengurus, Mahyudin sebagai Ketua Umum HKTI mengungkapkan rasa bersyukurnya atas disahkannya HKTI hasil Munas Pondok Gede oleh Kemenkumham RI. Sebelumnya, sempat terjadi dualisme kepengurusan di tubuh HKTI.
“Kita meminta doa dan restunya kepada semua. Tujuan kita hanya satu untuk memajukan tani dan membuat hasil pangan bisa maju dan bersaing. Kita tidak salah saing, hasil pangan kita juga harus bisa bersaing di pasar nasional,” ujar Mahyudin.
Visi dan misi HKTI, lanjut Mahyudin, sangat sesuai dengan semangat Pancasila dan semangat program pemerintah RI yakni salah satunya meningkatkan harkat dan martabat petani, meningkatkan produktifitas petani menuju swasembada pangan.
"Tanpa campur tangan pemerintah dan kerjasama kita semua maka sampai kapanpun petani kita akan selalu terpuruk. Presiden Jokowi sangat concern soal produk pertanian dan sangat menginginkan swasembada pangan. Di sisi lain kita ingin profesi petani menjadi pilihan masa depan generasi muda.Intinya kita ingin ada keadilan sosial termasuk kepada para petani keadilan dan kesejahteraan," ujarnya.
Prabowo Teken PP Penghapusan Piutang Macet UMKM Petani Hingga Nelayan
Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dala
