Golkar Dinilai 'Cetak Sejarah' Bila Bersekutu dengan PDIP
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id – Partai Golkar, secara resmi mendukung pemerintah. Dukungan yang sudah disuarakan pada penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Senin 25 Januari kemarin akan dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Golkar, yang akan digelar sebelum bulan Ramadan.
Masuknya Golkar dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, adalah sejarah pertama kalinya dua partai yang lama berseteru yakni Golkar dan PDIP, bersama dalam satu koalisi.
Anggota Komisi IX DPR, Alex Indra Lukman, mengatakan masuknya Golkar ke dalam koalisi juga harus tercermin di parlemen. Koalisi seperti apa yang diharapkan?
"Koalisi yang berkeadilan," kata Alex Indra, kepada VIVA.co.id, Rabu 27 Januari 2016.
Alex Indra mengakui, memang ada kesulitan bagi PDIP dan Golkar – yang punya sejarah kurang bagus sejak Orde Baru - untuk bersatu dalam satu koalisi besar pendukung pemerintah.
Apalagi, kondisi parlemen sekarang di mana PDIP sebagai pemenang Pemilu 2014, justru tidak mendapat tempat yang selayaknya di jajaran pimpinan dewan hingga alat kelengkapan dewan atau AKD lainnya.
"Apa saja akan susah kalau tidak adil. Buktinya mereka (Golkar) miliki semua di DPR, toh susah juga," katanya.
Ketua DPW PDIP Sumatera Barat ini menjelaskan, Partai Golkar harus mencerminkan sikapnya yang adil terhadap PDIP di parlemen. Terutama setelah deklarasi dukungan itu.
"Sepaham dalam mendukung kebijakan dan program pemerintah. Berkeadilan dalam memimpin lembaga. Umpama, apakah adil menyusun MD3 (UU tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD) setelah tahu pemenang pemilu," singgung Alex.
Menurut dia, persoalan ini harus diperhatikan oleh Partai Golkar, terutama setelah resmi masuk ke pemerintahan yang diusung PDIP sebagai partai utama tersebut. (ren)
