Golkar Setuju Munaslub, Tapi Tolak Munas Bersama

Partai Golkar menggelar Rapimnas. (Foto ilustrasi).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

VIVA.co.id - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar menyetujui adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munasub). Namun, mereka tak setuju untuk menggelar Munas Bersama.

Peluang Jokowi Gabung ke Partai Selepas PDIP: Belum Konkrit, Belum Ada Tawaran Posisi Strategis

"Yang pasti bahwa seluruh DPD I, organisasi sayap, menolak yang namanya Munas Bersama," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid, dalam perbincangan dengan tvOne, Senin 25 Januari 2016.

Nurdin mengungkapkan bahwa Munas Bersama tidak dikenal dalam AD/ART partai. Oleh karena itu, tidak ada legal standing yang bisa dijadikan pijakan.

Jokowi Tanpa Partai dan Diisukan Gabung Golkar, Bahlil: Kami Selalu Terbuka kepada Siapa Saja

"Munas Ancol yang pernah ada sudah tidak ada dengan putusan MA, yang mencabut keabsahan Munas Ancol, Menkumham juga sudah mengeksekusi (dengan mencabut SK)," kata Nurdin lagi.

Nurdin mengatakan bahwa saat ini tidak ada dualisme kepengurusan antara Munas Bali dan Munas Ancol. Sebab, Menkumham Yasonna Laoly sudah mencabut SK Munas Ancol.

Tanggapi Usulan Prabowo Pilkada Lewat DPRD, Legislator Golkar Usul Aktornya Juga Berubah

"Dengan demikian, Munas yang digelar di bawah kepemimpinan ARB dan Idrus," tuturnya.

Persoalan internal Partai Golkar saat ini belum terselesaikan secara tuntas. Meskipun Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Aburizal Bakrie, namun Menkumham belum mengeluarkan SK untuk kepengurusan Munas Bali. Kondisi itu membuat ARB membuka opsi menggelar Munaslub. (ren)

Politisi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun

Misbakhun Ingatkan PDIP Tak Amnesia soal Kenaikan PPN

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyindir PDIP terkait dengan kenaikan tarif PPN secara bertahap. PDIP dianggap berbeda sikap soal ini. Padahal terlibat aktif

img_title
VIVA.co.id
23 Desember 2024