Maroef Mundur, Fahri Hamzah Desak Investigasi Freeport
VIVA.co.id – Pengunduran diri Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, dinilai menjadi alasan penting pembentukan Pansus Angket Freeport.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, mengatakan langkah Maroef itu menimbulkan tanda tanya besar. Oleh karena itu, Pansus nantinya akan bertugas menginvestigasi misteri di balik peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan PT Freeport.
"Ada permainan tingkat tinggi yang mungkin kita tidak mengerti," kata Fahri Hamzah, di Gedung BPK, Jakarta, Selasa, 19 Januari 2016.
Fahri menegaskan bahwa sandiwara-sandiwara tersebut membuat masyarakat Indonesia harus curiga. Kartu apa lagi yang tengah dimainkan Freeport di Indonesia.
"Kemunduran Maroef menegaskan betapa pentingnya kami melakukan investigasi terhadap apa yang sebetulnya terjadi dengan Freeport," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Fahri melihat bahwa sejumlah hal yang berhubungan dengan Freeport, mulai dari pelaporan Menteri ESDM Sudirman Said atas dugaan pelanggaran etik Setya Novanto dan pengunduran diri Maroef Sjamsoddin, perlu diselidiki.
Setelah itu, baru pemerintah bisa menentukan masa depan Freeport di Indonesia.
"Ada kunjungan Duta Besar Amerika, ada pengunduran diri James Moffet sebagai Komisaris perusahaan Freeport dan sekarang saudara Maroef Sjamsoeddin yang mungkin saya tidak tahu dianggap sukses atau gagal. Tetapi mengundurkan diri. Sekali lagi saya anggap ini sebagai bahan baku kita untuk melakukan investigasi," kata Fahri.
Fahri meminta agar semua pimpinan partai politik dapat mendukung pembentukan Pansus Angket Freeport. Tujuan Pansus adalah untuk menginvestigasi hal-hal yang berkaitan dengan operasi Freeport.
"Saya terus mendorong para pimpinan partai politik agar ini (Pansus Freeport) disetujui. Moga-moga segera masuk masa sidang ini, supaya kami bisa bekerja untuk mengecek apa yang sebetulnya terjadi di belakang semua ini," ucap Fahri.
Jika nantinya Pansus terbentuk, ada beberapa hal yang harus diinvestigasi lebih dulu. Termasuk soal siapa saja pemegang saham di Freeport.
Fahri menuturkan, tahapan pertama Pansus Angket bisa meminta investigasi dari BPK. Misalnya, laporan secara total tentang apa saja yang dieksploitasi, berapa keuntungan, berapa yang pemerintah dapat, siapa saja pemegang saham, apakah ada pihak Indonesia yang memegang saham dan lainnya.
"Selain itu, proporsional nggak itu bagi masyarakat Papua, proporsional nggak itu bagi masyarakat Indonesia yang menanggung beban kontroversi secara terus menerus," tutur Fahri. (ase)
Ketua Pansus Pelindo Dukung Penolakan Praperadilan Lino
Putusan itu dinilai sebagai pintu masuk membenahi BUMN.
