'Daerah Steril Dicaplok Timor Leste, Jokowi Harus Protes'
Selasa, 19 Januari 2016 - 10:32 WIB
Sumber :
VIVA.co.id
- Anggota Komisi I DPR RI, Andika Pandu Puragabaya, meminta respons cepat pemerintah untuk menyelesaikan masalah perbatasan. Pemerintah harus tegas terhadap Republik Demokratik Timor Leste yang mengklaim daerah yang selama ini masih bersengketa dengan Indonesia.
"Presiden harus segera mengirim nota protes dan mengirim utusan membicarakan masalah ini," kata Andika kepada
VIVA.co.id
, Selasa 19 Januari 2016.
Politikus Partai Gerindra ini menambahkan pemerintah tidak bisa main-main bila menyangkut perbatasan negara. "Ini masalah kedaulatan, enggak bisa ditawar," tegasnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah mengirim perwakilan yang tangguh ke Timor Leste untuk menyelesaikan masalah perbatasan. Namun, ia mengingatkan jangan sampai Indonesia kalah dalam diplomasi.
"Kita belajar dari pengalaman, tim diplomasi kita beberapa kali tidak diuntungkan. Kita harus menelan pil pahit. Ini jangan terulang dalam diplomasi ini," ungkap Andika.
Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan anggaran TNI terutama anggaran pos penjagaan antarnegara. "Kalau pengamanan kuat, negara lain enggak berani macam-macam," ucap Andika.
Komisi I DPR RI menurutnya, sudah memiliki agenda untuk melihat daerah-daerah perbatasan. "Nanti kita aka lihat ke lokasi. Kita juga akan minta penjelasan Panglima TNI dan Menteri Luar Negeri," ujar Andika.
Sebelumnya, Panglima Kodam IX Udayana, Mayor Jenderal TNI M Setyo Sularso, mengatakan sengketa batas kedua negara itu berada di Noelbesi-Citrana, Desa Netamnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Hingga saat ini, kedua negara masih bersengketa terkait klaim wilayah tersebut. Sehingga wilayahnya masih berstatus steril, tak boleh dimanfaatkan oleh kedua negara.
"Daerah streril itu harusnya tidak boleh ada aktivitas. Itu kesepakatannya. Saya akan melaporkan ke pimpinan di Jakarta," tegasnya. (one)
![Patroli Patok Indonesia-Malaysia]()
![img_title]()
Politikus Partai Gerindra ini menambahkan pemerintah tidak bisa main-main bila menyangkut perbatasan negara. "Ini masalah kedaulatan, enggak bisa ditawar," tegasnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah mengirim perwakilan yang tangguh ke Timor Leste untuk menyelesaikan masalah perbatasan. Namun, ia mengingatkan jangan sampai Indonesia kalah dalam diplomasi.
"Kita belajar dari pengalaman, tim diplomasi kita beberapa kali tidak diuntungkan. Kita harus menelan pil pahit. Ini jangan terulang dalam diplomasi ini," ungkap Andika.
Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan anggaran TNI terutama anggaran pos penjagaan antarnegara. "Kalau pengamanan kuat, negara lain enggak berani macam-macam," ucap Andika.
Komisi I DPR RI menurutnya, sudah memiliki agenda untuk melihat daerah-daerah perbatasan. "Nanti kita aka lihat ke lokasi. Kita juga akan minta penjelasan Panglima TNI dan Menteri Luar Negeri," ujar Andika.
Sebelumnya, Panglima Kodam IX Udayana, Mayor Jenderal TNI M Setyo Sularso, mengatakan sengketa batas kedua negara itu berada di Noelbesi-Citrana, Desa Netamnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Hingga saat ini, kedua negara masih bersengketa terkait klaim wilayah tersebut. Sehingga wilayahnya masih berstatus steril, tak boleh dimanfaatkan oleh kedua negara.
"Daerah streril itu harusnya tidak boleh ada aktivitas. Itu kesepakatannya. Saya akan melaporkan ke pimpinan di Jakarta," tegasnya. (one)
Baca Juga :
Menhan: Patok Perbatasan RI Sudah Dikasih Chip
Penambahan anggaran telah meningkatkan pengamanan perbatasan.
VIVA.co.id
25 Februari 2016
Baca Juga :
