Pengamat: Waspadai Keinginan PDIP Soal GBHN
Senin, 11 Januari 2016 - 18:31 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id
- Pengamat pemerintahan dan politik Universitas Sam Ratulangi Manado Ferry Daud Liando mengingatkan agar wacana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) soal mengembalikan pedoman negara ke Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk diwaspadai.
"Jangan sampai PDIP ingin menguasai materi-materi GBHN dengan ideologinya atau kepentingan-kepentingan partai lalu dipaksakan kepada daerah-daerah yang tidak semua kepala darah dikuasai oleh PDIP untuk wajib melaksanakan amanat GBHN," ujar Doktor lulusan Universitas Padjajaran Bandung tersebut, Senin 11 Januari 2016.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Maju Lewat Parpol, Ahok Lapor Megawati
"Jangan sampai PDIP ingin menguasai materi-materi GBHN dengan ideologinya atau kepentingan-kepentingan partai lalu dipaksakan kepada daerah-daerah yang tidak semua kepala darah dikuasai oleh PDIP untuk wajib melaksanakan amanat GBHN," ujar Doktor lulusan Universitas Padjajaran Bandung tersebut, Senin 11 Januari 2016.
Jika pun tetap dipaksakan. Maka menurut Ferry, UUD 1945 harus diamandemen terlebih dahulu. "Amandemen harus mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Karena hanya lembaga ini yang bisa diamanatkan membentuk GBHN," kata Ferry.
Ferry tak menampik bila penggunaan GBHN masih relevan di Indonesia. Sebab selama ini muncul ketidaksinkronan program yang sudah dijalankan oleh pemerintah.
"Contohnya program kemiskinan. Harusnya program ini tidak sulit untuk dituntaskan sepanjang ada keterpaduan dalam setiap level pemerintahan," katanya.
Sebab itu, ketika wacana GBHN kembali dihidupkan, maka proyeksi yang harus digariskan adalah penataan pembangunan. Sehingga meski presiden berbeda latar belakang politiknya dengan gubernur, perencanaan pembangunannya tetap terpadu.
'Begitu juga perencanaan gubernur dengan bupati walikota yang sinergis. Jadi ke depan dalam setiap Pilkada, calon gubernur dan walikota bupati tidak perlu memiliki visi dan misi lagi. Karena apa yang hendak mereka lakukan sudah tertuang dalam GBHN," kata Ferry.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Jika pun tetap dipaksakan. Maka menurut Ferry, UUD 1945 harus diamandemen terlebih dahulu. "Amandemen harus mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Karena hanya lembaga ini yang bisa diamanatkan membentuk GBHN," kata Ferry.
