Dua Jurus Ade Komarudin Pimpin DPR

Senin, 11 Januari 2016 - 14:26 WIB
Oleh :
Ade Komarudin (kiri).
Ade Komarudin (kiri).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/ Hafidz Mubarak.
Photo Mini 1
VIVA.co.id
Baca Juga :
RUU Kamnas Dirancang Jadi Penyelaras Kewenangan Instansi
- Ade Komarudin resmi menjabat sebagai ketua DPR RI setelah dilantik oleh Ketuia Mahkamah Agung, Hatta Ali, dalam rapat Paripurna DPR, Senin, 11 Januari 2016. Dalam pidato politiknya, Ade akan menjalankan sumpahnya sebagai ketua DPR RI.

Baca Juga :
Ketua DPR Sambut Baik Reshuffle Kabinet
"Saya dari 1997 sampai sekarang di DPR RI. Dengan pengalaman yang ada dan komitmen bersama, saya yakini seluruh agenda DPR tidak susah untuk diselesaikan dengan kebersamaan dan komitmen seluruh anggota," kata Ade di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 11 Januari 2016.

Baca Juga :
Ade Komarudin Akan Deklarasi di Alun-alun Utara Yogya
Ade menambahkan tugas seberat apa pun bisa diselesaikan. Salah satu tugas berat DPR adalah meningkatkan produktifitas legislasi. Di mana dalam satu tahun terakhir ini DPR hanya mampu menyelesaikan tiga undang-undang. 

"Ini harus dievaluasi dan dilakukan introspeksi agar DPR bisa lebih produktif dalam hal legislasi," katanya.

Pelantikan Sempat Diinterupsi

Sebelumnya, pelantikan Ade Komarudin dihujani banyak interupsi penolakan dalam sidang paripurna. Interupsi penolakan salah satunya dari anggota Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul.

"Tidak setuju. Ini makin rusak. Ini kok ada Bamus sebelum dibukanya masa sidang," kata Ruhut. 

Ruhut meminta konflik internal Golkar diselesaikan dulu sebelum Ade Komarudin resmi dilantik sebagai ketua DPR RI. "Clear kan dulu, jangan buat lembaga ini tercemar. Biarkan acara hari ini lantik yang PAW saja, lalu istirahat. Biar PPP dan Golkar selesaikan masalahnya," katanya.

Tak hanya itu, Ruhut sempat naik ke podium dan meminta penundaan pelantikan. "Kawan-kawan tolonglah kita hormati sahabat kita di partai lain. Kita percayakan saja kepemimpinan DPR ini kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Jangan kita paksakan kehendak, itu tidak baik," ujar Ruhut. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ini harus dievaluasi dan dilakukan introspeksi agar DPR bisa lebih produktif dalam hal legislasi," katanya.
Halaman Selanjutnya