Wasekjen PKB Tuding PAN Ambisius Masuk Kabinet

Senin, 11 Januari 2016 - 08:51 WIB
Oleh :
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, beberapa waktu lalu.
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, beberapa waktu lalu.
Sumber :
  • ANTARA/Yudhi Mahatma
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Isu perombakan kabinet atau
reshuffle
kabinet jilid II terus menguat. Masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai partai pendukung pemerintah semakin memanaskan kursi kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). PAN dikabarkan akan mendapat jatah kursi menteri dalam Kabinet Kerja.


Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan menyayangkan sikap PAN selama ini yang dianggapnya mencoba mendikte Presiden Joko Widodo.


"PAN belum masuk kabinet saja
kok
sudah
ngatur-ngatur
Presiden dan buat kegaduhan," kata Daniel kepada
VIVA.co.id
, Senin 11 Januari 2016.


Daniel mengingatkan posisi PAN yang sempat menjadi lawan politik saat pemilihan Presiden 2014 lalu. Namun, Daniel membantah bahwa pernyataan kerasnya ini sebagai upaya mengganjal PAN untuk masuk ke dalam kabinet.
Baca Juga :
PAN Minta Warga Surabaya Rela Lepas Risma ke DKI


Baca Juga :
Saleh Husin: Reshuffle Jadi Titik Balik Perbaikan Ekonomi
"Kita menyambut baik bergabungnya PAN dengan harapan akan memperkuat stabilitas politik dan kesolidan kabinet. Tapi dengan perilaku PAN yang begitu ambisius membuat kita ragu," ungkap Daniel.

Baca Juga :
Reshuffle Tak Pengaruhi Aturan TKDN

Anggota Komisi IV DPR RI ini khawatir dengan sikap PAN. "Kalau belum gabung saja sudah membuat kegaduhan, nanti akan semakin membuat kabinet tidak bisa bekerja kompak," ucap dia.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan di partainya soal minta jatah kursi menteri terkait isu
reshuffle
kabinet jilid dua.


Ia juga menilai wacana dari anggota partainya soal jatah menteri untuk PAN itu sudah di luar jalur, alias
offside
.


"Itu hak presiden, kita serahkan semuanya kepada presiden seluruhnya. Hak preogatif presiden mau 
reshuffle
atau tidak, kapan waktunya dan bagaimana. Apalagi yang berbicara ketua MPR
ngerti
aturan,
ngerti
hukum," ujarnya di Senayan, Selasa, 5 Januari 2016.


Ia juga menuturkan bahwa pengurus PAN sekitar 200 orang, jadi jika ada yang 'nyeleneh' tentu diingatkan. Ia mengakui anggotanya telah ditegur pada tanggal 29 Desember kemarin.


"PAN kan pengurusnya banyak, ada sekitar 200 orang, kalau ada salah satu nyeleneh tentu kami iingatkan. Omongan anggota bilang ada dua kursi itu offside. Kan sudah diingatkan partai tanggal 29 kemarin, kita berikan teguran," ucap pria asal Lampung ini.


Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sebelumnya Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan di partainya soal minta jatah kursi menteri terkait isu
Halaman Selanjutnya