Ketua MPR Setuju Konsep Pembangunan Semesta PDIP
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
"Yang akan dibahas sistem ketatanegaraan agar lebih baik, sempurna, punya visi misi 50 tahun, 100 tahun. Itu agar lebih baik, saya apresiasi," kata Zulkifli ketika ditemui di lokasi Rapat Kerja Nasional PDIP di Jakarta, Minggu 10 Januari 2016.
Menurut Zulkifli, yang juga Umum Partai Amanat Nasional (PAN), haluan negara itu tidak hanya berfokus kepada kepada masalah ekonomi. Haluan juga harus fokus ke masalah politik, sosial, budaya, ketatanegaraan, pertanahan dan kemudian pembangunan.
"Juga pembangunan spiritual, pembangunan budaya dan seterusnya itu lengkap," ujar Zulkifli.
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengatakan tidak ada yang salah dalam dengan berbagai kebijakan yang pernah ada pada masa lalu. Karena suatu situasi, GBHN dulu dihilangkan. Namun katanya tidak menjadi masalah jika harus diadakan kembali karena kebutuhan.
"Dan sekarang kita membutuhkan lagi, saya pikir enggak ada yang salah lah," ujar Paloh.
Ia menerangkan, GBHN meletakkan garis dasar perencanaan pembangunan jangka panjang. GBHN juga katanya mengandung fungsi serta tugas yang dijalankan pemimpin pemerintahan.
"Saya pikir itu ada di GBHN ya," ujar Paloh.
Dalam sambutannya Presiden Jokowi juga sependapat agar pemerintah membuat rencana jangka menengah - panjang. Rencana jangka panjang itu katanya berisi mimpi-mimpi besar masyarakat Indonesia.
"Kita harus pikirkan secara serius. Apa yang akan kita kerjakan 5, 10, 20 tahun mendatang. Dan apa yang kita impikan 100 tahun mendatang harus dirancang," kata Jokowi.
Ketua Umum PDI Perjungan, Megawati Soekarnoputri sebelumnya telah menyampaikan pentingnya mengembalikan fungsi dan wewenang MPR RI untuk mengeluarkan Ketetapan MPR terkait pola pembangunan. Ketetapan ini dapat mengikat semua pihak dan wajib dijalankan oleh pemerintahan dari berbagai tingkatan.
"Haluan pembangunan nasional jangka panjang, sebuah rencana berupa pola pembangunan nasional di segala bidang kehidupan negara dan masyarakat; membangun serentak dalam bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan, juga yang tak kalah penting bidang spiritual. Kesemuanya harus ada dalam satu integrasi dan sinergitas antar pulau, antar daerah, untuk menjadi Indonesia Raya," katanya.
Melalui penguatan undang-undang pembangunan semesta kata Megawati, maka pembangunan berwatak kesemestaan bisa disusun dengan lebih baik. Termasuk juga penguatan kelembagaan perencanaan nasional.
"Agar bangsa ini memiliki konsep dan strategi pembangunan yang tidak terbatas pada lima tahun usia politik," ujar dia. (ren)
