Politikus Gerindra: Menteri Evaluasi Menteri Tidak Cocok

VIVA.co.id - Politikus Partai Gerindra, Heri Gunawan, mengatakan bahwa setiap evaluasi, apalagi terkait kinerja dan transparansi merupakan langkah yang baik. Ini tidak terkecuali pada apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).

"Tapi, jangan sampai justru bikin gaduh. Manajemen evaluasinya mesti berjalan bagus dan profesional," kata Heri kepada VIVA.co.id, Kamis, 7 Januari 2016.

Heri menjelaskan kegaduhan hasil evaluasi muncul karena evaluasi dilakukan oleh kementerian yang ia sendiri ikut dievaluasi.

"Objektifitasnya menjadi diragukan. Mana ada kementerian evaluasi kementerian? Itu tidak compatible (cocok)," ucap Heri.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI ini, kewenangan mengevaluasi, menilai kementerian, dan lembaga negara adalah Presiden. Sebab, Presiden adalah otoritas yang paling tahu kinerja pembantu-pembantunya.

"Kalau sampai tidak tahu, maka publik bisa menilai bahwa kegiatan Presiden yang sering turun lapangan menjadi mubazir," ujar Heri.

Terkait reshuffle, Heri enggan berkomentar. Menurutnya, persoalan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

"Itu hak spesial Presiden yang tidak boleh diintervensi. Jika tidak, maka kewibawaan Presiden bisa jatuh. Apalagi itu (evaluasi) datang dari otoritas yang kewenangannya diragukan," tegasnya.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dibantu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan melakukan evaluasi akuntabilitas, rencana strategis, hingga kinerja kementerian dan lembaga negara lainnya. Salah satu hasilnya, Kejaksaan Agung mendapat nilai terendah 50,02 dari 86 instansi pemerintah. (Baca juga: )