Istana Antusias soal Wacana Golkar 'Merapat'
Rabu, 6 Januari 2016 - 15:06 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Pejabat di Istana Presiden menyambut baik wacana dari mayoritas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar se-Indonesia untuk mendukung
pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Alhamdulillah, wa syukurillah. Ya semuanya mau dukung ya alhamdulillah wa syukurillah," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 6 Januari 2016.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Alhamdulillah, wa syukurillah. Ya semuanya mau dukung ya alhamdulillah wa syukurillah," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 6 Januari 2016.
Namun, Pramono memastikan bahwa pemerintah dan koalisi partai pendukung pemerintah tak bakal ikut campur dalam urusan internal partai Golkar. Termasuk soal rencana musyawarah nasional (munas) bersama Golkar sebagai bentuk islah yang akan dilaksanakan nantinya.
"Siapa pun itu, termasuk partai saya (tak ikut campur), karena pemerintah tidak boleh ikut campur ke dalam wilayah itu," kata mantan Sekjen PDI Perjuangan ini.
Sebelumnya Partai Golkar selesai menggelar Rapat Konsultasi Nasional di Denpasar, Bali pada Selasa 5 Januari 2016. Dalam rapat konsultasi itu ada 8 rekomendasi yang akan dibahas pada Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas) mendatang.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurdin Halid menjelaskan, salah satu rekomendasi penting yang dihasilkan pada forum itu adalah keinginan mayoritas Dewan Pimpinan Daerah I (tingkat provinsi) Partai Golkar untuk bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Wacana mayoritas yang dikembangkan oleh DPD I se-Indonesia adalah kita bergabung dengan pemerintah. Itu yang paling strategis," kata Nurdin kepada wartawan sesuai Rapat Konsultasi Nasional.
Pada Rapimnas mendatang, pola hubungan dan posisi Partai Golkar dengan pemerintah akan dikaji lebih lanjut. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Namun, Pramono memastikan bahwa pemerintah dan koalisi partai pendukung pemerintah tak bakal ikut campur dalam urusan internal partai Golkar. Termasuk soal rencana musyawarah nasional (munas) bersama Golkar sebagai bentuk islah yang akan dilaksanakan nantinya.
