SK Menkumham Beri Kepastian Hukum Golkar

Satya W Yudha (Golkar)
Sumber :
  • Antara/ Dhoni Setiawan
VIVA.co.id
- Politisi Partai Golkar Satya Widya Yudha mengapresiasi keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. SK ini terkait dualisme kepengurusan Partai Golkar.


"Mudah-mudahan bisa memberikan kepastian hukum, karena apa pun juga dalam berorganisasi kita membutuhkan kepastian hukum, jadi ini yang kita harapkan," ujar Satya di Gedung DPR RI pada Kamis, 31 Desember 2015.


SK Menkumham Yasonna Laoly mencabut SK pengakuan terhadap kepengurusan Golkar versi Munas Ancol pimpinan Agung Laksono. Hal ini berarti dikembalikan kepada kepengurusan hasil Munas Riau sesuai putusan Mahkamah Agung.


Saat dikonfirmasi apakah ada lobi-lobi di balik keputusan Menkumham ini, Satya mengatakan tidak mengetahui hal tersebut.


"Saya tidak tau ini
bargaining
Partai Pendukung Ahok Pakai Janji Tertulis Biar Tak Membelot
atau apa, ini terlalu jauh menurut saya. Mediasinya bukan mediasi pertemuan seorang dua orang, tapi ini mediasinya melalui proses persidangan, proses hukum yang berlaku. Jadi kita hargai itu," kata Satya.
Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar
KPK menetapkan politikus Golkar Budi Supriyanto sebagai tersangka

Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar

Suap itu disebut untuk usulan program aspirasi DPR.

img_title
VIVA.co.id
11 Agustus 2016