SK Menkumham Beri Kepastian Hukum Golkar

Kamis, 31 Desember 2015 - 15:49 WIB
Oleh :
Satya W Yudha (Golkar)
Satya W Yudha (Golkar)
Sumber :
  • Antara/ Dhoni Setiawan
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Politisi Partai Golkar Satya Widya Yudha mengapresiasi keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. SK ini terkait dualisme kepengurusan Partai Golkar.


"Mudah-mudahan bisa memberikan kepastian hukum, karena apa pun juga dalam berorganisasi kita membutuhkan kepastian hukum, jadi ini yang kita harapkan," ujar Satya di Gedung DPR RI pada Kamis, 31 Desember 2015.


SK Menkumham Yasonna Laoly mencabut SK pengakuan terhadap kepengurusan Golkar versi Munas Ancol pimpinan Agung Laksono. Hal ini berarti dikembalikan kepada kepengurusan hasil Munas Riau sesuai putusan Mahkamah Agung.
Baca Juga :
Golkar Mulai Sosialisasi Jokowi Capres Pemilu 2019


Baca Juga :
Titiek Soeharto: Jokowi Punya Pertimbangan Tunjuk Airlangga
Saat dikonfirmasi apakah ada lobi-lobi di balik keputusan Menkumham ini, Satya mengatakan tidak mengetahui hal tersebut.

Baca Juga :
Ketika Gerindra Tak Hadiri Rapimnas Golkar

"Saya tidak tau ini
bargaining
atau apa, ini terlalu jauh menurut saya. Mediasinya bukan mediasi pertemuan seorang dua orang, tapi ini mediasinya melalui proses persidangan, proses hukum yang berlaku. Jadi kita hargai itu," kata Satya.

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
bargaining
Halaman Selanjutnya