PDIP: 2015, Hukum Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah
Rabu, 23 Desember 2015 - 14:40 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id
- Menjelang tutup tahun, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang merupakan partai pendukung pemerintah itu menggelar diskusi Catatan Akhir Tahun Hukum dan HAM. Terhadap kinerja pemerintah, PDI Perjuangan mencatat penegakan hukum yang masih tumpul dan hanya menjerat kasus-kasus kecil. Partai ini antara lain menyoal penegakan hukum yang lamban terhadap sejumlah perusahaan yang diduga menyebabkan bencana kabut asap dan kerusakan lingkungan.
"Polisi kurang gesit mengembangkan penyidikan terhadap sejumlah perusahaan yang diduga melakukan tindakan pidana lingkungan hidup berupa pembakaran hutan untuk perkebunan kepala sawit dan masalah pertambangan," kata Politikus PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan di Jakarta, Rabu 23 Desember 2015.
Trimedya menganalogikan penegakan hukum ibarat pisau dapur yang tajam di bagian bawah namun tumpul sisi atasnya. Penegakan hukum kata dia lemah saat berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan namun cepat menjerat kasus-kasus kecil. Hal ini menurutnya tak lepas dari adanya pengaruh politik terhadap penegakan hukum tersebut.
Baca Juga :
Ini Pandangan Islam Mengenai Bermain Game
Baca Juga :
Ridwan Kamil, Nasionalis yang Sedang Cari Warna
"Polisi kurang gesit mengembangkan penyidikan terhadap sejumlah perusahaan yang diduga melakukan tindakan pidana lingkungan hidup berupa pembakaran hutan untuk perkebunan kepala sawit dan masalah pertambangan," kata Politikus PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan di Jakarta, Rabu 23 Desember 2015.
Trimedya menganalogikan penegakan hukum ibarat pisau dapur yang tajam di bagian bawah namun tumpul sisi atasnya. Penegakan hukum kata dia lemah saat berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan namun cepat menjerat kasus-kasus kecil. Hal ini menurutnya tak lepas dari adanya pengaruh politik terhadap penegakan hukum tersebut.
Partai Moncong Putih juga menilai konflik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencoreng sinergitas antarlembaga penegak hukum. Hal ini menjadi pekerjaan rumah untuk tahun berikutnya. Komunikasi dan koordinasi lembaga penegak hukum diyakini harusnya bisa mempercepat penegakan hukum dalam berbagai aspek.
Meskipun demikian tak hanya hanya sisi lemah penegakan hukum yang sempat disinggung dalam diskusi akhir tahun tersebut. PDI Perjuangan mengapresiasi pembubaran Petral dan penangkapan mafia daging sapi hingga eksekusi terhadap gembong narkoba sekalipun masih diwarnai prokontra.
"Inilah tantangan bagi penegakan hukum di tahun 2006 bagaimana KPK, Kepolisian dan Kejaksaan bersinergi dalam penegakan hukum," kata dia/
Catatan akhir tahun ini diharapkan bisa menjadi kajian evaluatif bagi pemerintah atas sejumlah permasalahan hukum dan HAM di Indonesia. Trimedya berharap pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla bakal makin "bergigi" pada tahun-tahun selanjutnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Partai Moncong Putih juga menilai konflik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencoreng sinergitas antarlembaga penegak hukum. Hal ini menjadi pekerjaan rumah untuk tahun berikutnya. Komunikasi dan koordinasi lembaga penegak hukum diyakini harusnya bisa mempercepat penegakan hukum dalam berbagai aspek.