Survei: Menteri Nonparpol Disorot Negatif

Menteri dengan latar partai politik dianggap cukup baik dibanding kalangan profesional. "Saat kami mengajukan pertanyaan apakah ada atau tidak ada perbedaan kinerja menteri berlatar belakang parpol dan nonparpol? Publik tidak mempersoalkan soal latar belakang itu. Latar belakang tak penting bagi publik, yang penting menteri bekerja," ujar peneliti Polcomm Institute Afdal Makkuraga Putra saat dihubungi, Senin 21 Desember 2015.

Kinerja menteri yang dianggap memuaskan, kata Afdal adalah dari program yang dirasakan langsung. Terutama, yang secara fisik terlihat memberi manfaat.

"Salah satu pertanyaan dari kami soal program yang dirasakan langsung oleh rakyat atau yang bermanfaat bagi publik. Seperti berkaitan dengan pembangunan. Di sini yang menonjol hasilnya adalah Menteri Desa PDT dan Daerah Tertingal, Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Menteri Sosial, dan Menteri Agama," katanya. 

Kepuasan terhadap Menteri Desa, karena memang dianggap kerjanya bisa terlihat dan dirasakan langsung. Begitu juga dengan kinerja Kementerian Perumahan Rakyat.

"Karena itu berkaitan dengan pembangunan infrastruktur," katanya.

Sektor ekonomi, yang banyak diisi kalangan profesional, dianggap tidak bagus. Apalagi, justru kegaduhan politik yang terjadi bersumber dari menteri-menteri bidang ekonomi.

"Menteri di sektor ekonomi ini kenapa buruk karena tidak ada perubahan yang dalam perbaikan ekonomi. Justru perekonomian kita ini tambah merosot. Ini butuh penanganan serius," katanya. 

Hasil survei Polcomm Institute, terkait pertanyaan perbedaan kinerja menteri berdasarkan latar belakang parpol atau nonparpol, sebanyak 49,8 persen responden menyatakan tidak ada perbedaan. Sebanyak 50,2 persen menyatakan ada perbedaan.

Saat ditanyakan mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja menteri, sebanyak 22,6 persen responden memilih Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Marwan Jafar berasal dari PKB sebagai menteri dengan kinerja terbaik.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menempati posisi kedua, dengan 16 persen responden.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di tempat ketiga terbaik, dengan pilihan 8,6 persen responden.

Polcomm Institute melakukan wawancara terhadap 1.200 responden, yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan pada 20-26 November 2015. 

Metode penelitian tersebut menggunakan multistage random sampling, dengan margin of error sebesar 3,1 persen.