Soal Isu Mega Maki-maki Jokowi, Ini Respons Sekjen PDIP

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Sumber :
  • tvOne/Veros Afif

VIVA.co.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat bicara terkait nama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam rekaman pembicaraan Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, dengan Ketua DPR, Setya Novanto, dan pengusaha Muhammad Riza Chalid. Sebab, Mega disebut-sebut memaki-maki Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena Komjen Polisi Budi Gunawan tak terpilih jadi Kapolri.

"Rekaman yang mana, yang benar masih diklarifikasi," kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Minggu 6 Desember 2015.

Hasto mengatakan partainya mengetahui kabar tersebut. Tapi, partainya belum bisa berkomentar sebelum ada keputusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Ketika MKD sudah membuat keputusan, kami akan mengklarifikasi atas hal tersebut. Sepengetahuan saya, Ibu Mega dituduhkan seperti itu. Beliau menjalankan prinsip kenegarawan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara," kata dia.

Kemudian, Hasto meminta agar publik mempercayai MKD dalam menyelesaikan masalah rekaman yang terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama

"Jangan biarkan bangsa ini terpecah-belah secara sepihak yang belum tentu juga dari aspek legalitasnya bisa diterima kita semua," kata dia.

Sekjend PDIP itu juga mensinyalir ada kepentingan asing dalam kasus tersebut. Untuk itu, dia meminta agar Indonesia jangan membiarkan kekuataan asing yang mencoba memecah belah negeri ini dengan aksi sepihak.

"Yaitu dengan menggunakan elit yang ada dengan menjanjikan keuntungan kapitak untuk menguasai kekayaan alam kita," ujar dia. (ren)

Diberitahan sebelumnya, dalam rekaman yang menyeret nama Novanto, disebutkan Mega marah kepada Jokowi karena Budi Gunawan tak terpilih sebagai pimpinan Polri.

"Sampailah cerita ke Ibu Mega. Marahlah pokoknya, sampai ke Solo dan macam-macam," begitu kutipan transkrip rekaman tersebut. (ren)

Ahok Ungkap Alasan Jokowi Sindir Keuangan Daerah
Ilustrasi formulir pajak

Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat

"Sudah jadi budaya di Indonesia."

img_title
VIVA.co.id
10 Agustus 2016