Cerita Jokowi Menentang Megawati soal Budi Gunawan

Usai Mencoblos, Mega dan Jokowi Gelar Jumpa Pers
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin

VIVA.co.id - Transkrip rekaman Ketua DPR Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Muhammad Riza Chalid tak hanya mengungkap soal skandal 'papa minta saham'.

Soal BG, PDIP Bantah Mega Maki-maki Jokowi

Namun, lebih jauh lagi, juga membuka cerita lama soal pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri beberapa waktu silam.

Publik tentu masih ingat, bagaimana proses itu membuat kegaduhan. Hingga memunculkan istilah Cicak Vs Buaya, KPK melawan Polri, Jilid III.

Jokowi pada waktu itu mengajukan Komjen Budi Gunawan menjadi calon Kapolri. Surat sudah dikirim ke DPR. Namun secara mengejutkan, tak lama kemudian, KPK yang saat itu masih dipimpin Abraham Samad, menetapkan mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu sebagai tersangka.

Baca:
Polemik pun tak bisa dihindari. Ratusan orang menggelar aksi membela KPK. Mereka meneriakkan slogan "Save KPK".

Suasana makin panas ketika Bareskrim Polri yang dipimpin Komjen Budi Waseso menangkap Bambang Widjojanto yang saat itu menjabat Wakil Ketua KPK. Jokowi diminta untuk segera turun tangan.

Pada akhirnya, Presiden Jokowi memutuskan bahwa Budi Gunawan batal menjadi Kapolri. Sebagai ganti, Jokowi menyodorkan nama Badrodin Haiti yang sebelumnya adalah Wakapolri.

Tak banyak kejadian di belakang layar yang diketahui masyarakat. Namun kini, masyarakat bisa mengetahui sedikit lebih banyak karena sebagian dari proses itu terungkap melalui pembicaraan Setya Novanto dan Maroef Sjamsoeddin.

Kepada Maroef, Novanto menceritakan betapa Jokowi adalah orang yang keras kepala (koppig). Dia pun memberikan sejumlah contoh berdasarkan pengalaman-pengalamannya.

"Pengalaman yang betul-betul saya mengalami bersama-sama Pak ini, bersama-sama Pak Luhut," kata Novanto.

Novanto mengatakan bahwa ia akhirnya meminta tolong pada Luhut Binsar Panjdaitan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, untuk ikut pemilihan Kapolri.

"Itu asli, Pak," tegas Novanto lagi.

"Bagaimana itu kita berusaha supaya Budi, karena Ibu Mega yang call, yang telpun," lanjut Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Novanto melanjutkan, Jokowi kemudian bingung saat menghadapi DPR dalam perkara tersebut. Lalu ia memerintahkan Menkopolhukam (Tedjo Edhi), Setneg (Pratikno), sama Mendagri (Tjahjo Kumolo) menemuinya.

"Saya bilang udah deh nanti kita atur duduknya gini, enam pertanyaannya saja deh," katanya.

Novanto kemudian meminta bantuan Luhut untuk mencari jalan keluar. Lalu mereka membuat draf atau rancangan dari suatu rencana terkait pemilihan BG sebagai Kapolri tersebut.

"Pak Luhut kasih jalan. Entar gini. kita malam-malam ya waktu itu. Entar jawabannya gini aja, Presiden ngomong gini soal BG akan kita serahkan kepada nanti yang terpilih. Siapapun yang diusulkan oleh pejabat yang terpilih setuju," ujar Novanto.

Novanto juga mengungkap bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla ngotot Komjen BG menjadi Kapolri. Namun, Jokowi berhasil 'mengakalinya' dan membuat JK tak datang di suatu rapat di DPR.

"Wah kalau Pak Jusuf Kalla datang nanti bisa berubah. Pak Jusuf Kalla itu ngotot BG. Ini bener, Pak Jusuf Kalla itu bener. Itu pun diatur gimana akhirnya Presiden bisa perintahkan Pak Jusuf Kalla enggak datang," ujar Novanto.

Rapat itu, kata Novanto, membahas soal Kapolri dan APBN. Namun, semua fraksi berbicara mengenai BG, dan PDIP justru menghantam Jokowi.

"Dia berbisik-bisik, masak PDIP sendiri ngantem saya, saya kan Presiden," ujar Novanto.

Namun tidak peduli apapun kehendak Mega, Jokowi menjawab pertanyaan mengenai Budi Gunawan. Semua sesuai dengan draf yang disusun oleh Luhut.

"Setelah saya dengarkan semua soal Pak Budi Gunawan, semua saya turut tampung tetapi mekanismenya adalah saya serahkan kepada Kapolri yang terpilih," kata Novanto menirukan Jokowi.

Menurut Novanto, cerita ini lalu sampai pada Megawati. Tak terhindarkan, pucuk pimpinan PDIP itu pun murka.

"Marahlah pokoknya, sampai ke Solo dan macam-macam." (ase)

Masinton PDIP: Megawati Tak Terkait Substansi Freeport
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Soal Isu Mega Maki-maki Jokowi, Ini Respons Sekjen PDIP

PDIP akan mengklarifikasi isu itu setelah putusan MKD.

img_title
VIVA.co.id
6 Desember 2015