Pengaduan Sudirman Said Soal Freeport Ganggu Perekonomian

Minggu, 22 November 2015 - 17:17 WIB
Oleh :
Menteri Perindustrian Saleh Husin didampingi Menteri Sudirman Said dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil di PT Freeport Indonesia, Timika, Papua
Menteri Perindustrian Saleh Husin didampingi Menteri Sudirman Said dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil di PT Freeport Indonesia, Timika, Papua
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Pengaduan Menteri ESDM, Sudirman Said, perihal pencatutan nama Presiden Joko Widodo untuk perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.


Politisi PDIP Effendi Simbolon mengatakan kegaduhan saat ini justru menambah ketidakpercayaan publik dan pasar terhadap pemerintah.


"Makanya kurs kita enggak pernah sehat, karena masyarakat terus distrust pada pemerintah," ujar Effendi dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu 22 November 2015.
Baca Juga :
Tahun Baru Politisi PKS Berharap Menteri Gaduh Mundur


Baca Juga :
Alasan MKD Akan Hadirkan Riza dan Luhut
Effendi menjelaskan seharusnya Sudirman Said melaporkan adanya upaya permainan kontrak karya freeport ke Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta rekomendasi apakah upaya permainan kontrak karya tersebut bisa dipublikasikan atau tidak. Sebagai anggota kabinet Sudirman Said tidak bisa bersikap semaunya tanpa koordinas dengan Presiden dan Wakil Presiden.

Baca Juga :
Politisi PAN Nilai Kemarahan Luhut Salah Alamat

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyata Republik Indonesia ini menambahakan kontrak PT Freeport memang selalu menjadi bulan-bulanan intervensi pemerintah Amerika Serikat sejak kontrak karya pertama pada 1965 hingga saat ini.


"Tidak dipungkiri Official AS berpengaruh di Freeport baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik ikut capur dalam Freeport. Walaupun mereka berdalih itu urusan coorporate," ujar Effendi.


Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Tidak dipungkiri Official AS berpengaruh di Freeport baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik ikut capur dalam Freeport. Walaupun mereka berdalih itu urusan coorporate," ujar Effendi.
Halaman Selanjutnya