Namanya Ada di Transkrip Skandal Freeport, Apa Peran Luhut?
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Nama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan ikut terseret dalam kisruh jatah saham PT Freeport Indonesia.
Seseorang berinisial SN yang diduga Ketua DPR Setya Novanto menyebut Luhut sekaligus Jokowi ketika tengah membicarakan masalah saham, smelter dan penerimaan dari Freeport yang kecil.
Tak main-main, SN mengatakan bahwa Presiden yang meminta dirinya untuk berbicara dengan Luhut. Politikus Partai Golkar itu dikatakan ingin memberikan pendapat soal setidaknya tiga poin dalam masalah Freeport tersebut.
Nama Luhut kemudian disebut lagi saat MS yang diduga petinggi Freeport menanyakan soal kepemilikan saham PLTA. Siapa nanti yang memiliki saham dan berapa jumlahnya.
Kali ini, seseorang berinisial R yang diduga adalah seorang pengusaha nasional, menjawabnya. Mendengar nama Luhut, MS pun seperti terkejut ditandai dengan pertanyaan.
SN: Pas saya makan, Presiden samperin saya. Pak Luhut mau bicara. Pak Luhut mau memberikan pendapat, terus saya segera ngobrol-ngobrol.. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah di mana... Setelah saya pulang Si Darmo dengan Si Ridwan... (tidak jelas) diekspos.
MS: PLTA? Yang mau memiliki sahamnya siapa?
R: Nominalnya Pak... Dari Pak Luhut.
MS: Dari Pak Luhut?
R: Saham itu juga memang kemauannya Pak Luhut gitu, cari referensi Freeport dari pengusaha seperti yang dulu dilakukan oleh kita kepada pengusaha.
R: Pak Luhut itu pernah bicara sama Jim Bob di...
SN: Ini... Di Amerika
R: K alau itu bisa diolah rahasia kita berempat saja
MS: Itu, kalau itu tidak keluar, katakanlah 23 Juli nanti, pasti abitrase internasional jalan. Satu Juli lah Pak. Apa garansinya kalau permintaan itu misalnya ada signal, satu Juli juga ada signal? Apa? Iya toh Pak?
SN: Waktu Pak Luhut di Solo... Pak Luhut lagi disibukkan habis Jumat itu. Kalau bisa tuntas, minggu depan sudah bisa diharapkan. Itu yang sekarang sudah kerja.
SN: Kalau nggak salah, Pak Luhut waktu itu bicara dengan Jim Bob. Pak Luhut itu sudah ada yang mau diomong.
R: Gua udah ngomong dengan Pak Luhut, ambillah sebelas, kasihlah Pak JK sembilan, harus adil, kalau nggak ribut.
SN: Jadi kalau pembicaraan Pak Luhut di Santiago, empat tahun yang lampau itu dari 30 persen itu 10 persen dibayar pakai deviden... Ini menjadi perdebatan sehingga mengganggu konstalasi... Ini begitu masalah cawe-cawe itu, Presiden nggak suka, Pak Luhut dikerjain kan begitu kan.... Nah sekarang kita tahu kondisinya... Saya yakin juga karena Presiden kasih kode begitu, berkali-kali segala urusan yang kita titipkan ke Presiden selalu kita bertiga, saya, Pak Luhut dan Presiden, setuju saja sudah.
Saya ketemu Presiden, cocok. Artinya dilindungi keberhasilan semua ya. Tapi belum tentu kita bisa dikuasai manteri-menteri Pak yang gini-gini.
R: Freeport jalan, bapak itu happy, kita ikut-ikut happy, kumpul-kumpul kita golf, kita beli private jet yang bagus yang representatif.
MS: Tapi saya yakin Pak, Freeport pasti jalan.
SN: Jadi kita harus banyak akal. Kita harus jeli, kuncinya itu ada pada Pak Luhut ada saya
MS: Terima kasih waktunya Pak.
R: Jadi follow up gimana?
R: Nanti saya bicara Pak Luhut, jadi kapan, terus OK, lalu kita ketemu. Iya kan?
SN: Kalau mau cari Pak Luhut, harus cepat. Kasih tanggung jawab nggak. Gimana sukses, kita cari akal.
Diketahui, kontrak perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang beroperasi di Papua, Indonesia, PT Freeport Indonesia, akan habis pada 2021. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perpanjangan kontrak seharusnya dilakukan paling lambat pada 2019.
Persoalan muncul ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Sudirman Said, memperpanjang izin ekspor perusahaan itu pada Minggu, 25 Januari 2015 melalui suatu Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman. Banyak kalangan yang menolak langkah Sudirman tersebut.
Kisruh mengenai Freeport mencapai babak baru ketika awal November Sudirman melontarkan tuduhan bahwa ada seorang politisi terkenal, berpengaruh dan ada di DPR yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden.
Sang politisi ini mengklaim bisa membantu Freeport mendapatkan perpanjangan kontrak. (ase)
Papua Bangun Kompleks Olahraga Mewah untuk PON 2020
Pembangunan Mimika Sports Complex dibantu oleh PT Freeport Indonesia.
