Mendagri Jangan Ceroboh Cabut SKB 3 Menteri

Jumat, 13 November 2015 - 13:55 WIB
Oleh :
Satpol PP Segel Rumah yang Diduga Tempat Ibadah Jamaah Ahmadiyah
Satpol PP Segel Rumah yang Diduga Tempat Ibadah Jamaah Ahmadiyah
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat  Republik Indonesia  Fikri Faqih mengatakan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (SKB 3 Menteri) tidak bisa disalahkan begitu saja terkait munculnya kembali pembakaran rumah ibadah.


Ia mengkritisi pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo yang berencana mencabut SKB 3 Menteri dan mengembalikan ke peraturan lama terkait pembangunan rumah ibadah.


"Mendagri tidak boleh ceroboh berencana hendak menghapus begitu saja persyaratan mendirikan rumah ibadah atas persetujuan 90 warga setempat tanpa memperhatikan kondisi lingkungan," katanya Fikri saat di hubungi, Jumat 15 November 2015.


Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini khawatir keputusan Mendagri malah memunculkan keresahan baru. "Itu arena keterkejutan dan ketersinggungan warga," ujar Fikri.


Sebagai antisipasi seharusnya pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah memaksimalkan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang sudah dibentuk sejak lama. "Mestinya lembaga ini tidak hanya formalitas saja," ungkap Fiqri.


Fiqri menjelaskan, FKUB adalah lembaga di bawah pembinaan Kementerian Agama yang dibentuk dari tingkat pusat hingga daerah. Dengan fungsi mengembangkan toleransi antar umat beragama.
Baca Juga :
Hakimi Eks Gafatar, Gubernur Kalbar Tak Mau Salahkan Massa


Baca Juga :
Indonesia Butuh Peta Rawan Konflik Agama
"Saat ini dibutuhkan eksistensinya di tengah diskurusus yang terjadi di masyarakat," terangnya.

Baca Juga :
LSM: Pidanakan Pembakar Rumah Ibadah

Api Tak Kunjung Padam.

Warga Mengamuk, Sembilan Rumah Ibadah di Medan Dibakar

Personel TNI dan Polri sudah mengamankan lokasi kejadian.

img_title
VIVA.co.id
30 Juli 2016
Baca Juga :