Golkar: APBN 2016 Belum Mencerminkan Pro Rakyat

Rabu, 11 November 2015 - 20:26 WIB
Oleh :
Seminar Partai Golkar Membangun Indonesia
Seminar Partai Golkar Membangun Indonesia
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp2.095,7 triliun belum sepenuhnya mencerminkan politik anggaran yang pro terhadap rakyat.


Hal ini disampaikan ARB, sapaan Aburizal, saat membuka Seminar Membangun Indonesia, Kemampuan Pemenuhan Target Pembangunan APBN 2016, di Kantor DPP Golkar, Slipi Jakarta Barat, Rabu, 11 November 2015.


"Postur APBN 2016 yang diajukan pemerintah menurut Partai Golkar kurang realistis dan belum mencerminkan politik anggaran yang pro rakyat," kata ARB.


Dengan belanja sebesar itu, menurut ARB, menjadi tidak realistis karena penerimaan negara hanya Rp1.822,5 triliun. Dengan begitu, maka defisitnya mencapai Rp273,2 triliun.
Baca Juga :
Golkar Mulai Sosialisasi Jokowi Capres Pemilu 2019


Baca Juga :
Titiek Soeharto: Jokowi Punya Pertimbangan Tunjuk Airlangga
"Pendapatan negara hanya mampu menutup pengeluaran pemerintah sebesar 87 persen," kata ARB.

Baca Juga :
Ketika Gerindra Tak Hadiri Rapimnas Golkar

Menurutnya, untuk mengatasi itu diperlukan efisiensi penggunaan anggaran. ARB meminta pemerintah mengurangi pagu anggaran, dan disesuaikan dengan kemampuan penerimaan negara.

Alasan lain pemerintah tidak pro rakyat, menurut ARB, adalah dalam hal politik subsidi yang condong pada subsidi energi.


Total subsidi adalah Rp182,6 triliun. Tapi hampir 56 persen atau Rp102,1 triliun hanya untuk subsidi energi yang menikmatinya juga masyarakat berpenghasilan tinggi.


Sementara subsidi non-energi, lanjut ARB, tidak signifikan. Dia menyebut, subsidi pangan hanya Rp21 triliun, subsidi pupuk Rp30,1 triliun, dan subsidi benih Rp1 triliun.


"Subsidi yang menunjang ketahanan pangan hanya 28,53 persen dari total pengeluaran subsidi pemerintah," kata ARB.


Catatan kritis lainnya yang disampaikan ARB, terkait subsidi
public service obligation
(PSO), yang menurutnya terlalu kecil, yakni hanya Rp3,8 triliun.


"Padahal subsidi ini yang kebanyakan untuk subsidi biaya transportasi perkotaan sangat bermanfaat bagi golongan miskin perkotaan," kata ARB.


Pembangunan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), menurut ARB, pemerintah juga belum menunjukkan komitmennya. Alasannya, hanya Rp16,5 triliun dari alokasi ini.


ARB juga menyampaikan catatannya terkait target peningkatan pembangunan indeks pembangunan manusia, yang kementerian teknisnya ada di Kemendikbud dan Kemenkes.


Diakui ARB, ada peningkatan anggaran Kemenkes di APBN 2016 menjadi Rp63,5 triliun, yang sebelumnya di APBN-P 2015 hanya Rp51,3 triliun (naik 23,78 persen).


Tapi sayang, anggaran Kemendikbud turun, dari APBN-P 2015 sebesar Rp53,3 triliun menurun di APBN 2016 menjadi Rp49,2 triliun.


"Demikian juga anggaran untuk sektor pertanian, dimana anggaran Kementerian Pertanian turun dari sebelumnya Rp32,8 triliun, untuk APBN 2016 Rp31,5 triliun atau turun sebesar Rp1,3 triliun," jelas ARB.


Termasuk terkait dana Penyertaan Modal Negara (PMN) ke seluruh BUMN dengan nilai Rp39 triliun. ARB mengatakan, suntikan itu tidak tepat. Karena tidak diimbangi dengan kesiapan manajemen BUMN.


Hadir dalam acara ini yakni Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Ketua Komisi XI Fadel Muhammad, politisi Golkar lainnya seperti MS Hidayat. (ase)

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Total subsidi adalah Rp182,6 triliun. Tapi hampir 56 persen atau Rp102,1 triliun hanya untuk subsidi energi yang menikmatinya juga masyarakat berpenghasilan tinggi.
Halaman Selanjutnya