Beri Gelar Pahlawan, Pemerintah Jangan Terjebak Kontroversi
- Office of the Vice President of the Republic of Indonesia
VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sodik Mudjahid, menyangkan sikap pemerintah yang tak segera mengumumkan Soeharto dan Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional.
Hal ini terkait pernyataan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, yang menyatakan pemberian gelar pahlawan nasional menunggu waktu yang tepat.
"Sepertinya pemerintah masih melihat ada potensi kontroversi dari kelompok tertentu," kata Sodik saat dihubungi, Selasa, 10 Oktober 2015.
Menurut Sodik, pemerintah tak perlu terjebak dengan berbagai kontroversi yang ada. Ia mengatakan, masyarakat bisa melihat sesuatu yang kontroversi dengan objektif, sehingga semua persebaran akan larut seiring waktu.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, pemerintah mempunyai mekanisme untuk pemberian gelar pahlawan nasional. Soeharto dan Gus Dur sudah melalui mekanisme tersebut, sehingga pemerintah jangan setengah-setengah memberi gelar pahlawan nasional.
"Jika pemerintah yakin dan punya argumen yang kuat harusnya percaya diri memberikan gelar itu."
(mus)
Haul ke-6 Gus Dur: Merawat Tradisi, Merajut Hati
Peringatan digelar di kediaman keluarga Gus Dur di Ciganjur, Jakarta.
