PDIP: Tak Mungkin Ada Makelar Pertemuan Jokowi dan Obama
Selasa, 10 November 2015 - 10:00 WIB
Sumber :
- REUTERS / Jonathan Ernst
VIVA.co.id
- Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), TB Hasanudin, mengatakan telah mendengar lama soal isu makelar dibalik pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Obama di Amerika Serikat beberapa waktu lalu.
"Saya sejak awal Agustus sebenarnya sudah dapat informasi ini, tapi berdasarkan pengalaman saya ragu," katanya melalui pesan elektronik, Selasa 10 November 2015.
Menurut Purnawirawan jenderal TNI ini tidak mungkin pertemuan tersebut difasilitasi makelar. "Karena untuk acara pertemuan seorang Presiden bukan hanya menyangkut soal agenda dan keprotokolan saja, tapi juga menyangkut securitynya," ungkap Hasanudin.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Jokowi Jadi Pembicara Utama KTT US-ASEAN Summit
"Saya sejak awal Agustus sebenarnya sudah dapat informasi ini, tapi berdasarkan pengalaman saya ragu," katanya melalui pesan elektronik, Selasa 10 November 2015.
Menurut Purnawirawan jenderal TNI ini tidak mungkin pertemuan tersebut difasilitasi makelar. "Karena untuk acara pertemuan seorang Presiden bukan hanya menyangkut soal agenda dan keprotokolan saja, tapi juga menyangkut securitynya," ungkap Hasanudin.
Untuk itu semua harus sesuai prosedur dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri, Duta Besar, Protokol Istana hingga Pasukan Pengaman Presiden. "Jadi tidak cukup hanya diatur oleh makelar semata," ujar Hasanudin.
Selain itu menurutnya isu makelar pertemuan sendiri sudah selesai karena dibantah oleh Menteri Luar Negeri. Namun ia tidak mempersalahkan bila masih ada masyarakat yang penasaran.
"Saya berharap kalau punya bukti dan data ya kita akan adakan pengusutan. Apa benar Kemenlu mengeluarkan uang sebesar US$80 ribu untuk itu?," ujar Hasanudin.
Karena bila terbukti Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini memastikan hal ini sebagai sebuah pelanggaran. "Setahu saya tidak ada anggaran untuk itu dalam anggaran tahun 2015 . Kalau perlu kita akan minta klarifikasi Menlu masalah ini biar clear," jelas Hasanudin.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Untuk itu semua harus sesuai prosedur dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri, Duta Besar, Protokol Istana hingga Pasukan Pengaman Presiden. "Jadi tidak cukup hanya diatur oleh makelar semata," ujar Hasanudin.
