Meski Setuju, Golkar Akui RAPBN 2016 Belum Pro Rakyat
VIVA.co.id - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Fadel Muhammad, menegaskan, tidak ada deal politik antara Partai Golkar dan Presiden Joko Widodo terkait dengan disetujuinya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Ini kan uang buat rakyat. Ada dana daerah Rp777 triliun. Kalau tidak disetujui kapan mereka mulai kerja? Kita ingin pelaksanaan anggaran Januari 2016 mulai jalan. Pertanyaannya ada duit tidak? Jadi, kita izinkan menteri keuangan pinjam untuk mulai bekerja. Tapi, tidak ada deal khusus," ujar Fadel dalam konferensi pers di DPP Golkar, Jakarta, Senin 9 November 2015.
Selanjutnya, Fadel mengatakan, kalau ditanya apakah anggaran 2016 sudah tepat atau tidak, ia mengakui RAPBN 2016 memang belum pro rakyat. Sebab, ia mencontohkan, dalam RAPBN 2016 terdapat subsidi bidang energi sebesar Rp182 triliun. Subsidi ini, menurut dia, masih dinikmati orang berpenghasilan tinggi.
Lalu, ia mencontohkan lagi pemasukan pajak juga turun sebesar 19,1 persen dari Rp1.565 triliun menjadi Rp1.546,6 triliun.
Sementara itu, pos pengeluaran membengkak, yang akan berakibat pada kesejahteraan rakyat yang menurun dan pengangguran naik.
"APBN jadi perdebatan, ketika itu apakah disetujui atau tidak. Saya berpendapat APBN milik rakyat. Jadi, kalau ada perubahan kita bikin APBN Perubahan, April 2016. Kita setuju dulu," ujar Fadel.
