MPR: Jokowi Jangan Terburu-buru Soal Dwi Kewarganegaraan

Jumat, 30 Oktober 2015 - 01:22 WIB
Oleh :
Presiden Jokowi tiba di AS
Presiden Jokowi tiba di AS
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/foc/15
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo mengatakan akan mendorong proses pembentukan peraturan mengenai kepemilikan dua kewarganegaraan atau dwi kewarganegaraan. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi usai bertemu dengan Diaspora Indonesia di Amerika Serikat.


Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahyudin, mengatakan rencana pembentukan peraturan mengenai dua kewarganegaraan harus dikaji terlebih dulu. Agar diketahui bagaimana dampak yang timbul bila hal tersebut dilakukan.


Politisi Partai Golkar ini mengingatkan Presden Jokowi berhati-hati saat menyampaikan sebuah sikap. Selama ini, menurutnya, banyak pernyataan Presiden Jokowi yang justru merepotkan Presiden sendiri.
Baca Juga :
Dwi Kewarganegaraan Masih Jadi Isu Diaspora Indonesia


Baca Juga :
Diaspora Indonesia Berharap UU Dwi Kewarganegaraan Disahkan
"Itulah Indonesia, banyak ide- ide yang dilontarkan Pak Jokowi. Menerima MEA saja kita
gitu
Baca Juga :
Diaspora Indonesia Siap Tampung WNI yang ke Luar Negeri
kan kemarin, belum siap," kata Mahyudin di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis, 29 Oktober 2015.


Mantan Bupati Kutai Timur tersebut mengatakan, mungkin jika rencana Jokowi tersebut diterapkan di negara maju akan lebih tepat.  "Tapi kalau di negara berkembang, kita tidak tahu," katanya.


Lebih lanjut, Mahyudin melihat, memiliki dua kewarganegaraan tidak ada untungnya sama sekali. Bahkan, jika ada kesempatan untuk memiliki dua kewarganegaraan, dia mengaku tidak tertarik sama sekali.


"Kalau dari sisi kami,
nggak
ada untungnya. Karena orang kita yang mau jadi Warga Negara Asing tidak sebanyak WNA yang mau jadi warga negara kita. Saya sendiri, tidak tertarik punya dua kewarganegaraan. Banggalah jadi WNI," tuturnya. (ase)

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Mantan Bupati Kutai Timur tersebut mengatakan, mungkin jika rencana Jokowi tersebut diterapkan di negara maju akan lebih tepat.  "Tapi kalau di negara berkembang, kita tidak tahu," katanya.
Halaman Selanjutnya