Tim Ekonomi Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Banyak Tantangan
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id - Kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih dalam kondisi yang normal dan bagus. Berbagai indikator menunjukkan kinerja Tim Ekonomi Pemerintahan Jokowi-JK sudah melaksanakan tugas dengan baik.
Penilaian itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun, menanggapi hasil survei Center Strategic for International Studies (CSIS), yang baru dirilis beberapa waktu lalu. Survei menilai kondisi ekonomi di bawah pemerintahan Jokowi-JK anjlok.
Menurut Misbakhun, situasi ekonomi di kuartal III ini justru sangat bagus. Sebab pertumbuhan ekonomi kuartal III masih di angka 4,85 persen, lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal II yang 4,67 persen.
"Pertumbuhan ekonomi 4,85 persen itu terbaik nomor 5 di dunia setelah India 7,4 persen, China 6,8 persen, Vietnam 6,1 persen, dan Filipina 5,7 persen," kata Misbakhun dalam keterangan persnya, Selasa 27 Oktober 2015.
Pemerintah berhasil menekan angka inflasi hingga masih 2,8 persen pada periode Januari-September 2015. "Harus menjadi catatan bahwa semuanya dilakukan di tengah peninggalan peninggalan situasi ekonomi yang tanpa fundamental baik oleh rezim lama," ujarnya.
Menurutnya, situasi itu ditambah dengan keadaan ekonomi global yang melambat dan memiliki ketidakpastian yang tinggi. Semua itu ternyata masih bisa ditangani dengan baik oleh Tim Ekonomi Presiden Jokowi.
"Ketahanan dan daya tahan fiskal bisa dikelola dengan baik melalui program pembangunan yang pro rakyat. Ruang fiskal yang lebar diciptakan untuk memperkuat belanja modal pemerintah membangun infrastruktur untuk mempertahankan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan," kata Misbakhun.
Survei CSIS menunjukkan masih banyak publik yang tidak puas dengan kinerja Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam satu tahun terakhir. Ketidakpuasan paling besar terjadi pada bidang ekonomi. Yakni sebanyak 69,1 persen menyatakan tidak puas. Hanya 30 persen publik yang puas dengan kinerja di bidang ekonomi. Pelemahan ekonomi yang terjadi dalam satu tahun pemerintahan, ditengarai sebagai penyebabnya.
