DPR Dorong Boikot Produk Perusahaan Pembakar Lahan

Selain itu, pemerintah dalam hal ini, harus segera melakukan evaluasi berbagai peraturan, terutama peraturan daerah (Perda) yang membolehkan pembakaran lahan. Perda tersebut harus segera direvisi.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut dampak dari kabut asap ini memunculkan ancaman dari daerah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Artinya, mengancam keutuhan bangsa. Karenanya kita harap pemerintah harus sesegera mungkin mengatasinya secara sistematis dan sistemik," katanya.

Atas dasar itu, Sukamta meminta pemerintah segera memberlakukan tanggap darurat bencana asap. Mengenai konsekuensi pembiayaan tanggap darurat, menurutnya, dapat ditanggulangi dulu dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Halaman Selanjutnya

“Talangi dulu dengan APBN nanti biayanya dibebankan ke perusahaan pembuat kebakaran. Yang penting, rakyat selamat dulu, baru diperdebatkan beban pembiayaannya,” katanya. (one)