Demokrat Kritik Manajemen Pemerintahan Jokowi Tidak Sinkron
Kamis, 22 Oktober 2015 - 20:55 WIB
Sumber :
- Riska Herliafifah
VIVA.co.id - Masa kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mencapai 365 hari atau genap satu tahun. Berbagai evaluasi dan kritik terhadap kinerja pemerintah selama satu tahun pertama terus disampaikan.
Baca Juga :
Kritik Iwan Fals pada 'Haters' Jokowi
Mantan partai berkuasa di pemerintahan sebelumnya alias Partai Demokrat menilai manajemen pemerintahan Presiden Jokowi terkait dengan kerjasama intra kabinet kurang berjalan dengan baik. Rakyat dibingungkan oleh penyataan antar pejabat negara yang tidak sinkron.
"Beberapa kali rakyat dibingungkan oleh adanya pernyataan yang amat mengganggu dan dinilai kurang transparan. Contoh Wakil Presiden mengatakan demi rakyat impor beras terpaksa dilakukan. Selang beberapa saat Presiden mengatakan tidak perlu, bahkan ketika hadir dalam salah satu acara panen dikatakan Indonesia bisa berswasembada beras dan sekali lagi tak perlu melakukan impor," kata Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, dalam konferensi pers evaluasi Partai Demokrat terhadap Satu Tahun Pemerintahan Jokowi di DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Kamis 22 Oktober 2015.
Lanjut Hinca, Presiden Jokowi seringkali tidak berada pada posisi mengendalikan pemerintahan. Padahal sebagai Presiden, Jokowi memiliki wewenang dan otoritas untuk mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan yang mesti dijalankan oleh pemerintah yang dipimpinnya.
"Konflik horisontal dan benturan pernyataan antar menteri di depan publik terkesan dibiarkan, sehingga menurunkan wibawa pemerintahan secara keseluruhan," kata Hinca.
Situasi internal kekuasaan seperti itu, kata Hinca, akan membahayakan pemerintah jika suatu saat dihadapkan pada keadaan krisis yang memerlukan kohesi dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
"Karenanya Partai demokrat berharap Presiden Jokowi bisa memperbaiki manajemen pemerintahan yang dipimpinnya, sehingga kinerja kabinet bisa lebih ditingkatkan di masa depan," ujar Hinca. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Konflik horisontal dan benturan pernyataan antar menteri di depan publik terkesan dibiarkan, sehingga menurunkan wibawa pemerintahan secara keseluruhan," kata Hinca.
