PPATK Akui Pernah Telusuri Aliran Dana Crane Pelindo
Kamis, 22 Oktober 2015 - 13:46 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II mengundang Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf. Karena ada beberapa informasi sensitif, Yusuf meminta rapat dilakukan tertutup. Menurutnya selama di dalam ia ditanyakan mengenai apa saja yang dilakukan PPATK terkait Pelindo II.
"Saya ditanya tentang apa yang telah dilakukan oleh PPATK. Kami katakan bahwa kami bekerja karena ada request dari penegak hukum, yaitu KPK dan Bareskrim," kata Yusuf ketika ditemui usai rapat, Jakarta, Kamis 22 September 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Sambangi KPK, Pansus Pelindo ll Serahkan Data
"Saya ditanya tentang apa yang telah dilakukan oleh PPATK. Kami katakan bahwa kami bekerja karena ada request dari penegak hukum, yaitu KPK dan Bareskrim," kata Yusuf ketika ditemui usai rapat, Jakarta, Kamis 22 September 2015.
Menurut Yusuf, pada 2014 KPK mengajukan permohonan untuk menyelidiki beberapa rekening mencurigakan terkait pengadaan crane. Begitu juga Kepolisian yang mengajukan permohonan pada Juli 2015. Namun Yusuf tidak mau menjelaskan data-datanya secara lebih rinci.
"Yang dibahas kan masalah mobile crane. Di KPK objek crane, tapi bukan mobil crane, apakah ini sama atau tidak? Karena data PPATK tidak boleh dipublikasikan," ujar Yusuf.
Yusuf menerangkan ada lebih dari 20 perusahaan dan lebih dari 30 rekening yang dipantau. PPATK menyarankan agar Pansus mensegmentasi terlebih dahulu mana bagian yang paling dibutuhkan Pansus.
"Kalau 1 perusahaan punya 5 rekening kan banyak. Sehingga tadi kami minta supaya diidentifikasi, disegmentasi yang mana paling dibutuhkan, yang mana paling relevan," kata Yusuf.
Selain itu ia juga menyarankan agar Pansus meminta bantuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), agar Pansus bisa memetakan data-data yang dibutuhkan.
"Tadi kita sepakati nanti dia akan tanya pada BPK siang jam 1 nanti. Karena BPK melakukan audit terhadap perusahaan itu, tentu dapat fakta simpul-simpul mana yang bermasalah, nah ini kita coba nanti untuk bergerak ke arah situ," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Yusuf, pada 2014 KPK mengajukan permohonan untuk menyelidiki beberapa rekening mencurigakan terkait pengadaan crane. Begitu juga Kepolisian yang mengajukan permohonan pada Juli 2015. Namun Yusuf tidak mau menjelaskan data-datanya secara lebih rinci.
