Politisi Gerindra Ragu Efektivitas Kebijakan Jokowi
VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Heri Gunawan, masih meragukan efektivitas kebijakan paket IV pemerintah.
Dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV pemerintah fokus pada tiga hal, pertama, peningkatan kesejahteraan pekerja. Di sini, pemerintah membuat formula pengupahan baru.
Kedua, kebijakan kredit usaha rakyat yang yang murah dan luas. Ketiga, mendorong ekspor untuk cegah pemutusan hubungan kerja.
"Sepintas, tiga hal itu kedengarannya bagus. Tapi, realisasinya masih harus diuji. Jangan sampai terdengar keren di telinga, tapi realisasinya loyo," katanya saat dihubungi, Rabu 21 Oktober 2015.
Heri mengatakan salah satu keraguannya terkait soal pengupahan. Ini sudah mulai dikritik karena dianggap tidak berpihak kepada pekerja.
"Saat ini, harga-harga sudah telanjur naik tinggi sehingga tidak berimbang dengan pendapatan. Persoalan berikutnya, sistem itu belum mengakomodasi tenaga kerja sektor informal yang mencapai lebih dari 60 persen," katanya.
Selanjutnya, terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penurunan bunga KUR tidak cukup untuk meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah. Soal lain yang tidak kalah penting adalah alasan klise terkait kemudahan dan keleluasaan akses KUR.
"Itu sering menjadi keluhan di kalangan UKM, selama ini kalangan UKM justru sulit mengakses KUR karena dianggap belum bankable. Lebih jauh, kalangan UKM mengaku kesulitan memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan perbankan. Ini berefek pada penyaluran KUR yang belum optimal. Penyaluran KUR bank-bank nasional masih di bawah 5 persen," katanya.
Terakhir, soal kinerja ekspor untuk mencegah pemutusan hubungan kerja. Pemerintah seringkali beralasan bahwa lemahnya ekspor karena melambatnya perekonomian global. Jadi, kinerja ekspor menurun, baik migas maupun nonmigas dan ini bisa berlangsung dalam waktu yang relatif panjang.
"Maka, sebetulnya, persoalan PHK itu tergantung seberapa jauh pemerintah memberi insentif kepada usaha-usaha agar tidak mem-PHK karyawan," katanya.
Dengan kondisi seperti itu politisi partai Gerindra ini melihat secara keseluruhan, kebijakan ekonomi dari jilid ke jilid yang dikeluarkan pemerintah masih belum berpihak kepada pekerja, pelaku UKM dan IKM dan peningkatan daya saingnya.
"Yang terjadi justru, pasar domestik kita sedang terancam oleh gempuran produk dan komoditi impor yang bisa leluasa masuk karena deregulasi besar-besaran oleh pemerintah. Karenanya, kebijakan ekonomi jilid 4 itu pantas diragukan efektivitasnya," katanya.
Jokowi Sibuk, Paket Kebijakan XIII Keluar Pekan Depan
Pembahasan di level Kementerian/Lembaga telah selesai.
