Pemerintah Jokowi Masih Ditantang Benahi Reformasi Birokrasi

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran, Fajar Arif Budiman, menilai pemerintahan belum maksimal dibidang reformasi birokrasi. Undang-undang (UU) Aparatus Sipil Negara (ASN) yang diharapkan sebagai gerbang awal reformasi birokrasi, belum dilaksanakan dengan baik. 

"UU ASN sudah muncul tapi realisasinya belum dilaksanakan dengan baik karena belum adanya aturan turunan yang mengatur secara teknis. Padahal birokrasi adalah mesin membangun pemerintah," kata Fajar dalam konferensi pers Setahun Revolusi Mental, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2015.

Menurutnya, para birokrat terutama di daerah belum memiliki mental abdi negara yang harusnya menjadi pelayan publik.

Disamping itu, kata Fajar, masalah lain yang harus diselesaikan pemerintah adalah membangun konsep evaluasi kebijakan publik. Hal itu dianggap penting sebagai tolak ukur keberhasilan program pemerintah. 

"Seharusnya evaluasi ini jadi prioritas juga supaya kedepan kebijakan itu dapat belajar dari pengalaman masa lalu," kata Fajar. 

Sementara itu, Koordinator Sukarelawan Indonesia Untuk Perubahan (SIP) menilai, wajar jika satu tahun pemerintahan Jokowi masih belum berjalan maksimal. Sebab satu tahun pertama dinilai sebagai masa adaptasi. 

"Setahun pemerintahan Jokowi sama seperti yang dialami rezim politik sebelumnya. Setahun ini namanya adaptasi politik, referensinya zaman SBY satu tahun pemerintahannya juga rumit, dan ini juga terjadi di Jokowi" kata Dimas.

Salah satu yang harus dilakukan Jokowi adalah menertibkan kontradiksi yang terjadi di elit kabinet dan kekuasaan. (ase)