Survei: Kartu Sakti Jokowi Puaskan Publik
- ANTARA FOTO/Fanny Octavianus
VIVA.co.id - Meski dinilai lemah dalam bidang ekonomi, setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai berhasil memuaskan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Itu merupakan temuan survei yang dirilis lembaga riset Poltracking bertepatan dengan momentum 365 hari Pemerintahan Jokowi-JK, hari ini, Selasa, 20 Oktober 2015.
Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda AR mengatakan, untuk bidang pendidikan sebanyak 59,89 persen publik merasa puas dengan kinerja pemerintah di bidang pemerintahan. Lalu bidang kesehatan menempati urutan kedua yang membuat publik puas atas kinerja pemerintah.
"Kepuasan publik untuk bidang kesehatan sebanyak 59,57 persen," ujar Hanta dalam konferensi pers di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta.
Publik ternyata puas dengan sejumlah program Jokowi di bidang ini. Jokowi memang gencar menyosialisasikan itu dengan kartu saktinya. Di bidang pendidikan ada program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat di bidang kesehatan.
Berdasarkan survei evaluasi program KIP, ternyata sebanyak 55,89 persen publik mengetahui adanya program ini. Sebanyak 11,68 persen yang keluarganya menerima layanan KIP. Mayoritas publik sebanyak 65,58 persen tidak mendapatkan layanan ini. Meski lebih banyak responden yang tidak menerima layanan ini, survei menunjukkan, mereka yang menggunakan KIP sebanyak 44,26 persen merasa cukup terbantu dengan program ini.
Selanjutnya, untuk evaluasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS), hasilnya tak jauh beda dengan program KIP. Sebanyak 65,47 persen responden mengetahui adanya program KIS. Meski begitu ternyata hanya 21,37 persen responden yang menerima layanan kartu ini. Lalu sebanyak 44,37 persen responden menilai program KIS cukup membantu meringankan beban rakyat.
Poltracking melakukan survei dari 7 hingga 14 Oktober 2015. Survei ini diambil dari 1200 responden dengan margin of error +/- 3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun responden yaitu warga dengan minimal usia 17 tahun atau sudah menikah dan bukan anggota TNI/Polri.
(mus)
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
"Sudah jadi budaya di Indonesia."
