Gerindra: Janji Jokowi Buka Lapangan Kerja Belum Terbukti

- Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Heri Gunawan, mengatakan satu tahun pemerintahan Presiden, Joko Widodo belum memperlihatkan perkembangan signifikan. Ini mengacu pada berbagai program ekonomi kerakyatan dan janji pembukaan lapangan kerjaan baru.

"Secara objektif, mengukur kinerja suatu pemerintahan harus didasarkan pada janji-janji kampanye sebelum terpilih. Pada konteks ini, seberapa serius pemerintahan Jokowi-Kalla mewujudkan janji-janjinya dengan kerja kerja kerja yang menjadi slogan selama ini?" katanya kepada VIVA.co.id, Kamis, 15 Oktober 2015.

 

Politisi partai Gerindra ini menjelaskan dalam waktu satu tahun ini, ekonomi nasional menunjukkan gejala pesimistik alias kendur. "Ketahanan ekonomi nasional juga sedang dalam tahap kritis. Ini berdasarkan beberapa para meter," katanya.

Pertama, pertumbuhan ekonomi nasional yang terus tertekan. Dari data Badan Pusat Satistik (BPS), saat ini, ekonomi hanya tumbuh 4,67%. Ini yang terburuk dalam lima tahun terakhir.

 

Kedua, jumlah pengangguran yang meningkat. Sesuai data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat 300 ribu orang atau naik sebesar 0,81 persen. Peningkatan pengangguran ini memperkuat indikasi bahwa ekonomi nasional sedang sakit.

Ketiga, laju inflasi yang tertinggi se-ASEAN. Berdasarkan analisis IGJ, misalnya, laju inflasi bergeser dari proyeksi yang ditetapkan sebesar 4,4 persen. Bulan Mei 2015, laju inflasi mencapai 7,15 persen atau naik sebesar 2,75 persen dari target pemerintah. Saat ini, inflasi Indonesia adalah yang tertinggi se-ASEAN sebesar 6,18%.

 

Keempat, Nilai Tukar Petani dan Nelayan yang anjlok. Bahkan peningkatan jumlah pengangguran 2015 disumbang dari tenaga kerja di sektor pertanian.

 

Kelima, kinerja investasi. Hingga saat ini, realisasi investasi terbilang sangat minim dan hanya berkontribusi di bawah 2% pada pertumbuhan PDB. Sedangkan investasi asing yang masuk tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja. Terbukti, dari data BKPM, telah terjadi penurunan serapan tenaga kerja sekitar 50 ribu orang pada triwulan yang lalu.

 

Kelima, utang luar negeri yang membengkak. Sampai triwulan II-2015, Utang luar negeri yang harus dibayar sudah membengkak di atas USD 300 miliar, terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD 134,6 miliar (44,2% dari total ULN) dan ULN sektor swasta sebesar USD 169,7 miliar (55,8% dari total ULN).

 

"Dari parameter tersebut, bisa disimpulkan bahwa selama satu tahun pertama ini, pemerintah Jokowi-Kalla dengan Kabinet Kerjanya belum mampu membuktikan janji-janji perubahan ekonomi nasional sesuai Tri Saksi dan Nawa Cita. Slogan Kerja Kerja Kerja belum mampu memberi arti yang signifikan. Masih banyak rapor merahnya," kata Heri.