Misbakhun: Gubernur BI Lampaui Batas
- VIVAnews/Anggi Kusumadewi
VIVA.co.id - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dinilai sudah melampaui batas ketika mengkritik Presiden Joko Widodo sebagai cari popularitas dengan rencana menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Ini sudah di luar batas. Bahkan tidak pantas ada komentar seperti itu dari Gubernur BI. Berbicara seperti itu bukan porsi gubernur BI, tapi porsi politikus. Politikusnya pun juga politikus oposisi, kalau pernyataannya seperti omongan Agus Marto itu," kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, M. Misbakhun, Sabtu, 3 Oktober 2015.
Misbakhun menilai komentar Agus Martowardoyo seperti itu menunjukkan kehilangan sisi etis dan kehilangan subtansi kebijakan. Karena kebijakan apa pun soal kenaikan harga BBM dari presiden, itu merupakan kewenangan penuh presiden yang secara politik adalah pemimpin negara.
"Presiden itu memperoleh mandat rakyat melalui pemilihan umum, dan Presiden berwenang membuat kebijakan. Pada titik itu, Gubernur BI harus belajar etika dan tata krama bernegara," kata mantan politikus PKS.
Dia mengingatkan Agus Marto pada prinsip bahwa Presiden harus dijaga martabatnya di depan publik, dan tidak boleh direndahkan oleh lembaga dan instansi lain, termasuk oleh Gubernur Bank Indonesia.
"Sementara Bank Indonesia selalu menolak intervensi dalam mengambil kebijakan dengan berlindung pada independensi Bank Indonesia," ujar Misbakhun.
Menurut Misbakhun, Agus Marto bisa saja menerima risiko politik karena pernyataan tersebut. "Resiko politik menyerang kebijakan Presiden secara terbuka harus diterima oleh Agus Martowardojo. Harus ada sanksi politik kepada dia karena menyerang kebijakan Presiden secara terbuka dan head to head," ujarnya.
Sebelumnya, Agus Martowardoyo menilai Presiden Jokowi agar jangan hanya mencari popularitas atas keinginannya untuk menurunkan harga BBM jenis premium.
Menurut Agus, harga BBM sudah dievaluasi pertiga bulan, dan tak boleh asal diturunkan pada saat hitung-hitungannya masih belum jelas. Baginya, kalaupun BBM diturunkan, sebaiknya tak demi mencari popularitas Presiden. (ase)
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
"Sudah jadi budaya di Indonesia."
