GP Ansor: Negara Tak Perlu Minta Maaf pada PKI
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Nusron Wahid menilai langkah terbaik untuk mengenang 50 tahun Peristiwa 1965 adalah dengan menjadikannya sebagai pembelajaran, saling memaafkan, dan rekonsiliasi. Menurut Nusron, memaafkan satu sama lain bukan berarti melupakan.
"Pembelajaran dari peristiwa itu adalah agar jangan sampai ada pemberontakan pemerintahan yang sah, karena pasti akan menimbulkan konflik horizontal dan luka berkepanjangan," kata Nusron, Rabu, 30 September 2015.
Nusron menegaskan, kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu, apalagi politik, jangan sampai terulang. "Kita tidak bisa melihat kejadian masa lalu dengan kaca mata dan perspektif sosiologis hari ini. Kita butuh kearifan zaman," ujar Nusron.
Membincangkan siapa yang salah dan benar, apalagi membawa ke Mahkamah International, menurut Nusron, tidak memiliki kearifan zaman.
Kata Nusron, sekarang ini saatnya melihat masa depan dan menjadikan masa lalu sebagai proses pembelajaran perjalanan dan proses pematangan bangsa Indonesia.
"Saat ini toh mayoritas keluarga korban PKI yang dulu musuhan dengan NU, banyak jadi aktivis NU. Malah lebih rajin ibadah daripada yang bapaknya NU," ujar Nusron.
Karena itu, Nusron berpendapat, negara tidak perlu minta maaf kepada PKI dan keluarganya. Biarkan pelaku saling memaafkan secara alamiah dan hidup berdampingan.
"PKI juga harus minta maaf atas perilaku makar dan kekerasan yang dilakukan. Ini tragedi kemanusiaan," kata Nusron.
Nusron menilai persoalan itu tak perlu dibawa ke Mahkamah Internasional karena orang-orang sipil ini sama-sama menjadi korban kekerasan kemanusiaan, jangan hanya menempatkan seakan-akan PKI menjadi korban.
"Dia juga pelaku dan korban. Sama dengan yang lain, pelaku sekaligus korban. Itulah sejarah," katanya.
Nusron justru menyoroti bahwa saat ini potensi radikalisasi tidak datang dari PKI. Tetapi justru dari konflik antar muslim di Timur Tengah. Wahabi, Syi'ah dan Sunni, alias pertarungan segi tiga.
"Justru ini yang harus diwaspadai. Juga penyakit korupsi yang akut. Komunisme itu bayang-bayang saja. Tapi tetap harus waspada," kata Nusron. (ase)
Kasus Tragedi 1965 Harus Diselesaikan
Ketua Komnas HAM bicara panjang lebar soal kontroversi Tragedi 1965.
