Tolak Kenaikan Tunjangan DPR, Tapi Minta Gaji Presiden Naik

Jumat, 18 September 2015 - 12:09 WIB
Oleh :
Mantan Anggota Komisi II DPR, Miryam Haryani.
Mantan Anggota Komisi II DPR, Miryam Haryani.
Sumber :
  • Antara/ Ujang Zaelani
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Wacana kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus menuai pro dan kontra. Belakangan juga ada usulan untuk menaikan gaji presiden menjadi Rp200 juta. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menilai jika ada pihak yang menolak kenaikan tunjangan untuk anggota Dewan, maka seharusnya mereka konsisten juga menolak kenaikan untuk presiden.


"Konsisten itu perlu agar tidak terjadi kontradiksi di sana-sini dan ikut memberi contoh praktik berpolitik yang baik," kata Bendahara Fraksi Hanura Miryam S Haryani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 18 September 2015.


Namun Miryam tidak menyebut siapa pihak yang tidak konsisten tersebut. Seperti yang diberitakan, usulan kenaikan gaji presiden pertama kali dilontarkan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Baca Juga :
Ini Alasan Pekerja Takut Ajukan Kenaikan Gaji


Baca Juga :
Pakai Konsep Ini, Dompet Tak Kering Saat Gaji Pertama
"Kenaikan tunjangan kinerja ditolak tapi gaji presiden minta dinaikkan tentu kita juga akan bertanya balik, apakah kinerja Presiden selama ini juga sudah maksimal?"

Baca Juga :
Negara Ini Tetapkan Gaji Pokok Pekerja Rp11,9 Juta Per Bulan

Sikap Fraksi Hanura menilai kenaikan tunjangan untuk anggota Dewan memang diperlukan. Hanya saja hal tersebut menurutnya bukan perkara mendesak. Termasuk kenaikan untuk presiden juga.


"Secara fungsional kenaikan tunjangan perlu tapi itu bukan perkara mendesak, apalagi di tengah ekonomi yang terus stagnan begini," kata Miryam.

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Secara fungsional kenaikan tunjangan perlu tapi itu bukan perkara mendesak, apalagi di tengah ekonomi yang terus stagnan begini," kata Miryam.
Halaman Selanjutnya