Gerindra Tak Setuju Tunjangan Pejabat Naik Saat Ini

Rabu, 16 September 2015 - 17:46 WIB

Oleh :

Eka Permadi,

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani

Sumber :

ANTARA/Ismar Patrizki

VIVA.co.id

- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan kenaikan tunjangan jabatan sesuatu yang logis. Namun, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat saat ini yang tidak memungkinkan kenaikan tersebut direalisasikan.

"Gerindra meminta agar ini ditunda dulu. Saya kira ini situasinya tidak tepat, dalam kondisi situasi ekonomi sempoyongan," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 16 September 2015.

Muzani menjelaskan saat ini PHK terjadi di mana-mana, rakyat miskin bertambah, pengangguran meningkat. "Jangan sampai pejabat dan wakil rakyat tidak menghiraukan penderitaan rakyat," katanya.

Menurut dia, melemahnya ekonomi yang menjadikan beban rakyat meningkat ini merangsek hingga ke gedung DPR RI. "Kemarin ribuan guru honor tuntut kepastian masa depan. Belum lagi angka PHK yang tiap waktu bertambah, daya beli yang terus merosot dan seterusnya. Akibatnya, rakyat miskin bertambah," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI ini melihat kebijakan Presiden Jokowi mengenai paket ekonomi baik untuk jangka panjang. Namun, masalahnya, yang dibutuhkan saat ini adalah langkah konkret untuk jangka pendek.

"Kita butuh paket yang lebih

instant

untuk menggerakkan sektor riil. Bagaimana tidak terjadi PHK besar-besaran, bagaimana menjaga posisi rupiah terhadap dolar, bagaimana meningkatkan ekspor. Karena dengan dolar yang tinggi, mestinya barang kita lebih kompetitif," katanya.

Baca Juga :

Pimpinan DPR Nilai Sudah Cukup Bukti Jadikan Ahok Tersangka

Baca Juga :

Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR

Setelah pemerintah berhasil mengatasi itu semua, barulah tunjangan kenaikan bagi pejabat dan wakil rakyat bisa direalisasikan. (one)

Baca Juga :

Komisi II Bahas PKPU dengan KPU & Bawaslu