Gerindra Tak Setuju Tunjangan Pejabat Naik Saat Ini
Rabu, 16 September 2015 - 17:46 WIB
Sumber :
- ANTARA/Ismar Patrizki
VIVA.co.id
- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan kenaikan tunjangan jabatan sesuatu yang logis. Namun, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat saat ini yang tidak memungkinkan kenaikan tersebut direalisasikan.
"Gerindra meminta agar ini ditunda dulu. Saya kira ini situasinya tidak tepat, dalam kondisi situasi ekonomi sempoyongan," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 16 September 2015.
Muzani menjelaskan saat ini PHK terjadi di mana-mana, rakyat miskin bertambah, pengangguran meningkat. "Jangan sampai pejabat dan wakil rakyat tidak menghiraukan penderitaan rakyat," katanya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Gerindra meminta agar ini ditunda dulu. Saya kira ini situasinya tidak tepat, dalam kondisi situasi ekonomi sempoyongan," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 16 September 2015.
Muzani menjelaskan saat ini PHK terjadi di mana-mana, rakyat miskin bertambah, pengangguran meningkat. "Jangan sampai pejabat dan wakil rakyat tidak menghiraukan penderitaan rakyat," katanya.
Menurut dia, melemahnya ekonomi yang menjadikan beban rakyat meningkat ini merangsek hingga ke gedung DPR RI. "Kemarin ribuan guru honor tuntut kepastian masa depan. Belum lagi angka PHK yang tiap waktu bertambah, daya beli yang terus merosot dan seterusnya. Akibatnya, rakyat miskin bertambah," katanya.
Anggota Komisi I DPR RI ini melihat kebijakan Presiden Jokowi mengenai paket ekonomi baik untuk jangka panjang. Namun, masalahnya, yang dibutuhkan saat ini adalah langkah konkret untuk jangka pendek.
"Kita butuh paket yang lebih
instant
untuk menggerakkan sektor riil. Bagaimana tidak terjadi PHK besar-besaran, bagaimana menjaga posisi rupiah terhadap dolar, bagaimana meningkatkan ekspor. Karena dengan dolar yang tinggi, mestinya barang kita lebih kompetitif," katanya.
Setelah pemerintah berhasil mengatasi itu semua, barulah tunjangan kenaikan bagi pejabat dan wakil rakyat bisa direalisasikan. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut dia, melemahnya ekonomi yang menjadikan beban rakyat meningkat ini merangsek hingga ke gedung DPR RI. "Kemarin ribuan guru honor tuntut kepastian masa depan. Belum lagi angka PHK yang tiap waktu bertambah, daya beli yang terus merosot dan seterusnya. Akibatnya, rakyat miskin bertambah," katanya.
