Sebelum Munas, Dubes AS Pernah Kunjungi DPP PKS
Selasa, 15 September 2015 - 18:39 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVA.co.id -
Jelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-4 di Depok, Jawa Barat, sejumlah duta besar negara sahabat, termasuk Amerika Serikat dan Jepang, mengunjungi kantor DPP PKS. Sebelum itu beberapa perwakilan ormas juga sempat mendatangi kantor PKS.
"Iya, beberapa Kedubes ke kantor kita. Itu jelang Munas kita memang ketemu, dengan dubes AS, Jepang dan lain-lain. Ada sebelum itu juga dengan ormas-ormas," kata politisi senior PKS, Tifatul Sembiring, ketika ditemui di sela-sela penutupan Munas, Selasa, 15 September 2015.
Menurut Tifatul, dalam kunjungan Kedubes AS itu, PKS menyampaikan bahwa Indonesia sudah menganut paham demokrasi. Menurut Tifatul, Barat sering salah menilai bahwa Indonesia belum demokratis.
"Kita tidak mau diidentifikasi keliru oleh Barat yang suka salah paham menyamaratakan seperti ini, seperti itu. Pihak luar negeri suka salah paham dalam koordinasi, karena katanya kita belum demokrasi," ungkap Tifatul.
Dalam kunjungan itu, Dubes AS, Robert Blake, juga menanyakan ekonomi Indonesia yang sedang berkiblat ke mana. Menurut Tifatul, PKS menjawab bahwa Indonesia tidak bergantung terlalu banyak dengan luar negeri.
"Mereka juga tanya konsep-konsep (ekonomi) PKS. Kita sampaikan ekonomi Indonesia tidak 100 persen bergantung pada luar negeri. Sekitar 40 persen masih dikuasai oleh pasar domestik," kata Tifatul.
"Kita tidak mau diidentifikasi keliru oleh Barat yang suka salah paham menyamaratakan seperti ini, seperti itu. Pihak luar negeri suka salah paham dalam koordinasi, karena katanya kita belum demokrasi," ungkap Tifatul.
Dalam kunjungan itu, Dubes AS, Robert Blake, juga menanyakan ekonomi Indonesia yang sedang berkiblat ke mana. Menurut Tifatul, PKS menjawab bahwa Indonesia tidak bergantung terlalu banyak dengan luar negeri.
"Mereka juga tanya konsep-konsep (ekonomi) PKS. Kita sampaikan ekonomi Indonesia tidak 100 persen bergantung pada luar negeri. Sekitar 40 persen masih dikuasai oleh pasar domestik," kata Tifatul.
Baca Juga :
Politikus PKS: Google Ingin Kaburkan Teritori Palestina
Dia menduga penghapusan Palestina di Google Maps adalah ulah Israel.
VIVA.co.id
11 Agustus 2016
Baca Juga :