Pilgub Jambi, Ribuan Peraga Kampanye Diturunkan
- ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi
VIVA.co.id - Ribuan spanduk dan baliho pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di pilkada serentak 2015 diturunkan. Hal itu sesuai dengan Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2015 yang mengatur tentang alat peraga kampanye pada pilkada serentak.
“Seharusnya baliho dan spanduk itu sudah diturunkan pada hari penetapan pasangan calon. Tapi karena ini masih hari pertama kampanye jadi kita maklumi. Tetapi kami tetap berkomitmen bahwa hari ini semua akan ditertibkan,” kata Komisioner KPU Divisi Teknis Pemilu, Sanusi, dikutip dari laman KPU, Jumat 28 Agustus 2015.
KPU bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panwaslu, serta perwakilan tim pendukung kedua pasangan calon menurunkan sejumlah alat peraga kampanye di ruas-ruas jalan utama. Ribuan spanduk dan baliho dua pasangan calon yang berada di perempatan BI Telanaipura dan Jalan Patimura-Nusa Indah, Kota Jambi, menjadi target penyelenggara pemilukada. Dua pasangan calon itu adalah pasangan Hasan Basri Agus-Eko Purwanto dan pasangan Zumi Zola-Fachrori Umar.
“Dari catatan kami, APK (Alat Peraga Kampanye) pasangan nomor urut pertama, HBA-Eko, ada sekitar 2.554 buah. Sedangkan APK pasangan nomor urut kedua, Zumi-Fachrori, sekitar 1.636,” kata Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi.
Selanjutnya KPU Provinsi Jambi memerintahkan jajarannya di tingkat kabupaten/kota untuk melakukan hal serupa.
“Untuk di daerah kabupaten/kota lain kita telah meminta KPU setempat untuk bertindak. Kita juga mengerahkan PPK dan PPS untuk penertiban ini,” ucap Sanusi.
Dalam PKPU nomor 7 Tahun 2015 mengatur empat alat peraga kampanye yang dibiayi negara dan dilaksanakan oleh KPU. Alat peraga kampanye itu antara lain pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, iklan di media cetak dan elektronik, serta debat publik antar pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.
