PDIP Klaim Risma dan Ganjar Bekerja Berdasarkan Pancasila

VIVA.co.id - Bangsa Indonesia telah 70 tahun merdeka dari penjajahan. Namun Indonesia dinilai belum mencapai demokrasi yang dicita-citakan sebagaimana proklamasi kemerdekaan.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan hal itu seusai menjadi inspektur upacara HUT Kemerdekaan RI di kantor pusat PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Senin, 17 Agustus 2015.

Menurut Hasto, demokrasi yang dicita-citakan para pendiri negara ini bukan hanya demokrasi dalam ranah politik. Bahkan, pemikiran filsuf Inggris, John Locke, pun saat itu dikatakan sudah kuno oleh para pendiri bangsa di dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

"Karena itu demokrasi yang kita perjuangkan adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi yang menyejahterahan rakyat, mengapa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Realitas demokrasi kita sekarang masih jauh dari cita-cita bangsa tersebut," ujarnya.

Ia menyinggung fenomena konflik atau polemik antarlembaga tinggi negara belakangan ini. Dia mengingatkan bahwa Kemerdekaan sebenarnya untuk membebaskan Indonesia dari berbagai penghisapan: di bidang politik, ekonomi, maupun di bidang kebudayaan.

Hasto mengklaim PDIP bertekad menggunakan kekuasaan politik sebagai alat untuk berpihak kepada rakyat agar kekuasaan betul-betul dapat diabdikan untuk kepentingan masyarakat.

"Banyak kepala daerah (kader) PDIP yang berhasil, baik itu di Kota Surabaya (Wali Kota Tri Rismaharini), di Kabupaten Kulon Progo (Bupati Hasto Wardoyo), di Jawa Tengah (Gubernur Ganjar Pranowo), (sejumlah daerah di) Sumatera. Itu adalah kekuasaan yang memang diinspirasi oleh ideologi Pancasila," katanya.