Fadli Zon: Usulan 33 Dubes Seperti Bagi-bagi Kekuasaan
- VIVA.co.id/ Dody Handoko
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, 33 nama calon duta besar (dubes) yang diusulkan pemerintah kental dengan nuansa "bagi-bagi kue". Pasalnya, sejumlah nama yang diajukan berasal dari partai politik yang berafiliasi dengan penguasa.
"Kalau menurut saya sepintas dari nama-nama itu terlalu banyak nama-nama dari Parpol dan berafiliasi dari penguasa. Jadi ya ini kayak bagi-bagi kekuasaan," katanya di Jakarta, Sabtu, 8 Agustus 2015.
Meski demikian, kader partai Gerindra tersebut memahami usulan itu adalah hak prerogratif Presiden Joko Widodo. Akan tetapi Presiden juga harusnya mempertimbangkan orang-orang punya kapasitas untuk menempati posisi tersebut.
"Walaupun penunjukannya politis, tetapi juga harusnya berkapasitas. Jadi penunjukan diplomat karir dan non harusnya lebih banyak yang diplomat karir. Tapi harus kompeten," ujarnya menyarankan.
Fadli berharap, nama-nama yang diusulkan itu berkompeten untuk menjabat sebagai duta besar.
"Kalau dari diplomat karir pasti mumpuni. Kalau tiba-tiba jadi diplomat, dia paham tidak diplomasi kayak apa? Politik luar negeri kayak apa? Paham tidak dia? Apalagi, Jokowi kan ingin menjadikan kedutaan sebagai garda terdepan marketing kepentingan nasional kita," ujarnya.
Ditanya kapan usulan tersebut bisa disetujui oleh DPR, Fadli menuturkan bahwa hal itu tergantung Komisi I DPR. Karena itu nantinya ia akan menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut ke Komisi I.
"Berharap nanti bisa diterapkan suatu pertimbangan, atau fit and proper test di masa sidang besok mulai dari 14 Agustus sampai 30 Oktober."
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajukan 33 calon duta besar ke DPR yang berasal dari sejumlah kalangan. Terdapat sejumlah nama tenar yang dicalonkan dalam surat tertanggal 6 Juli 2015. Tokoh beken yang masuk daftar tersebut antara lain Bambang Antarisko, mantan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenlu, Dirjen Protokoler Kemenlu Ahmad Rusdi dan Yuri Octavian Thamrin, yang kini menjabat Dirjen Asia Pasifik di Kemenlu.
Tak hanya itu, ada pelukis Astari Rasjid yang juga masuk dalam daftar tersebut. Kemudian, ada mantan Sekretaris Jenderal PDIP Alexander Litaay, anak pahlawan nasional, Amelia Achmad Yani, dan Direktur Eksekutif CSIS, Rizal Sukma.
Berikut daftar lengkap nama calon yang diajukan ke DPR.
1. Hasan Bagis, S.E., M.Sc, untuk Uni Emirat Arab
2. Dra. Hj. Safira Machrusah, M.A. untuk Aljazair
3. Drs. Bambang Antarikso, M.A., untuk Irak
4. Drs. H. Husnan Bey Fananie, M.A, untuk Azerbaijan
5. Drs. Ahmad Rusdi, untuk Kerajaan Thailand
6. Drs. Yuri Octavian Thamrin, untuk Kerajaan Belgia dan merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa
7. Drs. Helmy Fauzi, untuk Republik Mesir
8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng, untuk Republik Bolivarian Venezuela
9. Mansyur Pangeran, S.H. untuk Republik Senegal
10. Drs. I Gusti Agung Wesaka Puja, M.A., untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCW
11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehab, S.IP., untuk Qatar
12. Ibnu Hadi, S.E, M.Ec, untuk Republik Sosialis Vietnam
13. Alfred Tanduk Palembangan, S.H., untuk Republik Kuba
14. Wiwiek Setyawati Firman, S.H., untuk Republik Finlandia
15. Drs. Iwan Suyudhie Amri, untuk Republik Islam Pakistan
16. Muhammad Ibnu Said, S.H., untuk Kerajaan Denmark
17. Dr. Rizal Sukma, untuk Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia
18. Drs. Tito Dos Santos Baptista, untuk Republik Mozambique
19. Drs. Mohammad Wahid Supriyadi, untuk Federasi Rusia
20. Musthofa Taufik Abdul Latif, B.A., M.A., untuk Kesultanan Oman
21. Drs. R Soehardjono Sastromihardjo, M.A., untuk Republik Kenya
22. Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso, S.E., untuk Republik Panama
23. Dian Triansyah Djani, S.E., M.A., Perutusan Tetap PBB
24. Dra. Diennaryati Tjokrisuprihatono, M.Psi., untuk Republik Ekuador
25. Drs. H. Agus Maftuh Abegebriel, M.A., untuk Kerajaan Arab Saudi
26. Amelia Achmad Yani, untuk Bosnia-Herzegovina
27. I Gede Ngurah Swajaya, S.H., M.A., untuk Republik Singapura
28. Sri Astari Rasjid, untuk Republik Bulgaria
29. R Bagas Hapsoro, S.H., M..A., untuk Kerajaan Swedia
30. Octavino Alimudin, S.H., LL.M., untuk Republik Islam Iran
31. Drs. Antonius Agus Sriyono, untuk Tahta Suci Vatican
32. Drs. Eddy Basuki, untuk Republik Namibia
33. Alexander Litaay untuk Republik Kroasia